Berita  

Akan Datangkan 500 TKA Asal China, Syafri Noer: Pemerintah Tidak Peka

Kolase SP

Jakarta, SudutPandang.id – Rencana pemerintah pusat yang akan mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai reaksi.

Salah satunya datang dari Praktisi Hukum M. Syafri Noer, yang menyebut pemerintah tidak peka menyikapi kondisi saat ini yang dialami masyarakat Indonesia di tengah mewabahnya pandemi Covid-19.

IMG-20220125-WA0002

“Pemerintah tidak peka, karena masyarakat kita sedang dalam kondisi terpuruk dan prihatin karena wabah Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Syafri Noer saat dihubungi Sudut Pandang, Kamis (30/4/2020) malam.

Advokat senior ini menuturkan, alangkah naifnya dalam kondisi prihatin ternyata secara sembunyi-sembunyi pemerintah membiarkan masuknya TKA asal China ke wilayah Indonesia.

“Berdasarkan informasi yang beredar, para TKA asal China ini mendapatkan upah tidak kurang dari Rp 10 juta per bulan, bahkan lebih,” ungkapnya.

“Sedangkan masyarakat Indonesia saat ini banyak yang mengalami PHK dan wiraswastawan tidak mendapat penghasilan untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya,” sambung Syafri.

Berdasarkan kondisi tersebut, patut dipertanyakan, kemana jiwa nasionalis sebagai bangsa Indonesia melihat kenyataan ini.

“Dan kenapa, ada apa gerangan sehingga pemerintah RI tidak memperdulikan kondisi ini terjadi?,” ujarnya mempertanyakan.

Disamping itu, lanjutnya, berdasarkan informasi, bahwa beberapa TKA yang masuk wilayah Indonesia diduga tidak memiliki dokumen keimigrasian yang semestinya.

Hal ini sudah sepatutnya ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dilakukan pengusutan sampai tuntas agar dapat di ketahui dan dilakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Bencana Nasional

Terkait Pandemi Covid-19, Syafri mengatakan wabah ini dalam klasifikasi Bencana Nasional. Artinya, bahwa masyarakat Indonesia sedang hidup dalam kesulitan dan serba keterbatasan.

“Oleh karena itu, maka seluruh kemampuan finansial negara harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menjamin kelangsungan hidup seluruh warga negaranya,” paparnya.

“Dengan demikian, Pemerintah seharusnya melakukan penghematan pengeluaran terhadap biaya-biaya di luar kebutuhan penanggulangan Covid-19, dan bantuan sosial terhadap masyarakat Indonesia terutama di wilayah yang terdampak,” pungkas Syafri.(um)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.