Hukum  

Cabut SEMA Pembatasan Peliputan Sidang, MA: Sudah Diatur KUHAP

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H/Ant

Jakarta, SudutPandang.id-Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Prim Haryadi mencabut Surat Edaran MA (SEMA) No.2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Perintah tersebut sebagai respon Ketua MA Hatta Ali terkait berbagai pihak yang mempertanyakan tentang SEMA terkait pembatasan peliputan sidang.

IMG-20220125-WA0002

“Ternyata setelah diteliti itu sudah diatur dan itu sudah diperintahkan untuk mencabut,” kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (28/2/2020).

Menurut Andi, dasar pencabutan SEMA yang mengatur pengambilan foto, rekaman suara, dan rekaman tv, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Semua sudah diatur KUHAP, sudah diatur dalam PP 27/1983 juga, itu kan dalam rangka ketertiban persidangan untuk kelancaran tertibnya persidangan,” ujar Andi.

SEMA No.2 Tahun 2020 mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Komunitas Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Amicus.

Menurut Perwakilan Tim Advokasi Amicus, Yogi Pajar Suprayogi, pihaknya menilau MA sebetulnya tidak perlu membatasi peliputan sidang. Pasalnya sudah jelas asas persidangan terbuka untuk umum kecuali untuk perkara tertentu yang harus dilangsungkan secara tertutup.

“Jika memang ini untuk memberantas mafia peradilan justru seharusnya MA mengeluarkan aturan yang memudahkan para pihak yang berperkara dengan cara memberikan kebebasan menggunakan perangkat elektronik untuk merekam,” kata Yogi, dalam keterangan pers kepada SudutPandang di Jakarta, Jumat (27/2/2020)

Advokat Johan Imanuel/ist

“Kalau dilarang, ya semua pihak tanpa kecuali tidak boleh melakukan peliputan baik internal Pengadilan ataupun Mahkamah Agung juga tidak bisa meliput termasuk cctv nya juga harus di non aktifkan,” sambung Yogi.

“Jika sudah dicabut itu bagus sekali, Mahkamah Agung langsung merespon apa yang kami pertanyakan. Karena apabila dibatasi peliputan ini dapat dikatakan bahwa pengadilan tidak memberikan keterbukaan informasi kepada publik,” kata Johan Imanuel, perwakilan Tim Advokasi Amicus menambahkan.(for)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.