Hemmen
Sumbar  

KAN Kinali yang Sah Somasi Ketua Bamus Nagari Kinali

Kinali
Ketua KAN Kinali, H. Tuanku Asrul, S.E., M.H., Yang Dipertuan Kinali bersama pengurus, memberikan keterangan klarifikasi kepada wartawan, Jumat (18/2), terkait pernyataan sikap Ketua Bamus Nagari Kinali yang dinilainya kontroversial (Roni Pasrah)

KINALI, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Kerapatan Adat Kinali (KAN) Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar, H Asrul, mengecam keras pernyataan sikap Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari (Desa) Kinali, tentang KAN Kinali versi Nazwar Ihkwan yang sah.

Atas pernyataan sikap Ketua Bamus Ali Azwar itu, KAN Kinali yang sah berdasarkan Peradilan Adat Pasbar telah diatur dalam Perda No 6 Tahun 2018 atas perubahan Perda No 9 tahun 2011 Tentang KAN, telah melayangkan surat somasi kepada Ketua Bamus Kinali

“Apabila surat somasi yan kami layangkan itu tidak digubris dalam 7 hari oleh Ketua Bamus, kami akan membawa ke ranah hukum,” tegas Tuanku Asrul saat jumpa pers dengan wartawan di Gedung KAN Kinali, Jumat (18/2).

Diuraikanya, pernyataan yang disampaikan Ketua Bamus itu, ketika berorasi di hadapan sekelompok masyarakat Kinali di halaman kantor Bamus. Orasi itu dipublikasikan salah satu akun Facebook (FB).

“Dalam orasi itu Ketua Bamus, menyatakan bahwa KAN Kinali yang sah berdasarkan Perna adalah KAN versi Nazar Ikhwan,” tutur anggota Partai Golkar itu.

Agar tidak terjadi polemik pro dan kontra bagi masyarakat Kinali, maka pihaknya menyikapi dengan melayangkan surat somasi.

“Masyarakat Kinali mengetahui bahwa KAN yang sah adalah KAN diatur kedudukan dalam Peradilan Adat yang telah dituangkan dalam bentuk Perda,” tandasnya.

Dia menjelaskan, pernyataan Ketua Bamus itu masuk dalam delik aduan, karena diduga menyebarkan hoaks. Artinya, Ketua Bamus diduga telah melanggar UU ITE No.19 tahun 2019 atas Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik Pasal 28 ayat 2.

“Atas dasar itulah kami menggugatnya ke ranah hukum. Apabila surat somasi itu digubrisnya, kami batalkan gugatan kami ke ranah hukum,” tegas Tuanku Asrul.

Asrul berharap agar Ketua Bamus mencabut pernyataannya.

“Mari bersama-sama duduk seiya sekata untuk menyelesaikan persoalan ini, agar tidak terjadi polemik yang merugikan masyarakat Kinali,” ajaknya.

Sekretaris KAN, Anwir SH Dt Bandaro, menambahkan, pernyataan itu sangat kontroversial sekali bagi masyarakat Kinali yang bisa merusak tatanan adat masyarakat Kinali yang babingka tanah.

Hadir dalam jumpa pers, di antaranya  H Anwit Dt Bandaro, SH, Syahril Imbang Langik, M.Nur Majo Sadeo Purek Tunggang Kinali, Ninik Mamak Zakrianto Dt Sutan Bandorajo dan Jamanir Dt Batuah Bandua Nan Barampek.(ron)

Kesbangpol Banten

Tinggalkan Balasan