Jakarta,SudutPandang.id-Maraknya fenomena kerajaan atau keraton baru akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Munculnya berbagai kerajaan fiktif ini mampu menarik pengikut cukup banyak di beberapa daerah di Indonesia.
Ketua Umum Lembaga Aspirasi Nasional dan Analisis Strategis (Landas) Indonesia Kaspudin Nor, berpandangan, salah satu faktor penyebabnya adalah bentuk ketidakpuasan terhadap pemimpin formal dalam menjalankan pemerintahan.
“Masyarakat sepertinya ingin mencari kebahagiaan yang mungkin tidak ia dapatkan selama ini, sehingga masyarakat tersebut mencari solusi sendiri menurut sudut pandang dan pengetahuannya,” kata Kaspudin dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Menurut Kaspudin, meski tindakannya berpotensi melanggar hukum, namun karena dorongan yang kuat menjadi lebih baik sehingga mengesampingkan akal sehat.
“Karena keterbatasannya sehingga ketidakpuasan dan rasa prustasi itu disalurkan dengan cara mencari kepuasan dan harapan pada kelompok-kelompok yang dianggap sepaham dan menjanjikan,” ujar pengacara senior itu.
Adanya ketidakpercayaan terhadap pemimpin formal, kata Kaspudin, kemungkinan kelompok tersebut menganggap pemimpin tersebut tidak dapat diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.
“Karena maraknya korupsi dan ketidakadilan terus dirasakan oleh masyakat kecil, namun pemimpin formal tidak mampu mengatasinya. Itu bisa jadi salah satu penyebabnya,” ungkapnya.
“Jika ditemukan ada pelanggaran hukum, seperti dugaan penipuan atau dugaan lainnya, ya harus ditindak sesuai aturan yang berlaku di negara kita,” sambung Kaspudin.
Kepribadian Menyimpang
Sementara itu, psikolog, Dr. Andi Rina Hatta, M.Psi mengatakan bermunculannya segelintir kelompok masyarakat termasuk individu yang mengklaim sebagai raja dan ratu, jika tanpa dasar sejarah, maka dianggap memiliki kepribadian menyimpang.
“Terlepas dari motif dugaan unsur penipuan yang dilakukan kepada masyarakat, saya menilai ini adalah kepribadian yang menyimpang, karena klaim sebagai raja, ratu atau apapun itu, jika tidak didukung oleh fakta sejarah yang valid,” ungkap Andi Rina Hatta.(us)
