Menakar Kartu Pra Kerja

Oleh : Johan Imanuel
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Kartu Pra-Kerja yang bertujuan mengembangkan kompetensi angkatan kerja serta meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Patut diapresiasi bahwa tujuan Kartu Pra-Kerja ini sesuai dengan Visi Indonesia 2045, salah satunya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IMG-20220125-WA0002

Kendati demikian, perlu diketahui bahwa setidaknya ada yang perlu dipertegas dalam peruntukan Kartu Pra-Kerja tersebut, antara lain :

  1. Bahwa mekanisme pendaftaran Kartu Pra-Kerja ini melalui seleksi (Pasal 11 Perpres No.36/2020) timbul pertanyaan bagaimana jika calon peserta Kartu Pra-Kerja yang secara persyaratan sebagai penerima manfaat (Pasal 3 Perpres 36/2020) memenuhi tetapi tidak lulus seleksi. Akan bagaimana statusnya? Ini perlu dipikirkan.
  2. Apakah Kartu Pra-Kerja ini dapat berlaku bagi warga negara yang sedang tidak bekerja karena melakukan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan Ketenagakerjaan ini juga patut dipikirkan.
  3. Bagaimana penyebaran Kartu Pra-Kerja berdasar kuota per propinsi atau bagaimana? Karena tidak ditegaskan dalam Perpres 36/2020. Teringat dengan penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan pada Agustus 2019 yang menyampaikan bahwa Kartu Pra-Kerja ini dikeluarkan untuk dua juta Warga Negara Indonesia dengan anggaran Rp 10,3 Triliun. Ini harus terbuka, hati-hati dan diawasi dengan baik.

Semoga hal-hal diatas dapat menjadi catatan untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Kartu Pra-Kerja.

Karena bagaimanapun Kartu Pra-Kerja merupakan harapan untuk mengurangi angka pengangguran melalui pelatihan yang meliputi pembekalan kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja dan alih kompetensi kerja.

Jakarta, 8 Maret 2020
Penulis adalah Praktisi Hukum Ketenagakerjaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.