Hemmen

Pandangan Pengamat Ekonomi Soal Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi

Fithra Faisal
Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi (Dok. pribadi)

“Hal yang bisa diperbaiki sekarang adalah bagaimana memperbaiki data, bagaimana agar masyarakat tidak terkena dampak paling parah, dan bagaimana menjaga anggaran negara tidak terlalu terbebani. Pilihan ini tidak mudah, tapi harus sudah dipikirkan oleh pemerintah.”

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah berencana untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena tekanan terhadap APBN semakin lama semakin besar. Sebanyak 80% masyarakat yang menikmati subsidi BBM adalah orang-orang mampu, sementara 20% masyarakat kurang mampu.

Kemenkumham Bali

Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi berpandangan, ketika ada penyesuaian harga BBM pasti ada dampak inflasinya. Hal ini yang harus dijaga melalui mekanisme pengalihan anggaran yang sebelumnya difokuskan pada subsidi energi, dibalikkan prioritasnya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

“Indonesia juga sudah tidak lagi menjadi produsen minyak, tetapi importir minyak, karena kebutuhan kita jauh lebih besar dari kuota yang tersedia. Dari pengalihan subsidi BBM nanti bisa dibangun infrastruktur, investasi ke pendidikan, yang mana jauh lebih prioritas dibanding membakar subsidi di jalan,” kata Fithra, dalam keterangan pers, Kamis (1/9).

Fithra menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten memberikan bantuan sosial yang pastinya akan bertambah terus. Namun, ada kecenderungan ketika masyarakat diberikan bantuan dana langsung konsumtif yang pada akhirnya tidak berpikir jangka panjang.

“Hal yang bisa diperbaiki sekarang adalah bagaimana memperbaiki data, bagaimana agar masyarakat tidak terkena dampak paling parah, dan bagaimana menjaga anggaran negara tidak terlalu terbebani. Pilihan ini tidak mudah, tapi harus sudah dipikirkan oleh pemerintah,” ujar pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) ini.

Subsidi BBM

Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi BBM.

“Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022)

Kabar terbaru, Presiden Jokowi menyatakan sikap pemerintah terhadap wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Presiden menerangkan, saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan dengan saksama terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

“BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan teknologi tambang 5G di PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022).(red)

Tinggalkan Balasan