Hemmen

UMP 2023, Menaker Pastikan Dengar Aspirasi Pekerja-Pengusaha

Menaker Ida Fauziyah (tengah) dan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri (kiri) ketika ditemui media usai acara Penghargaan LKS Bipartit 2022 di Jakarta, Kamis (20/10/2022). FOTO:dok.Ant

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa aspirasi pekerja serta pengusaha didengar dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 yang akan dilakukan November 2022.

Ditemui usai penganugerahan Penghargaan LKS Bipartit 2022 di Jakarta, Kamis (20/10/2022), Menaker mengatakan ia telah meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk pekerja dan pengusaha terkait penetapan Upah Minimum 2023.

“Memang saya menugaskan kepada Bu Dirjen (PHI dan Jamsos) untuk mendengarkan aspirasi para pekerja/buruh dan pengusaha. Kita sedang dalam proses itu,” katanya.

BACA JUGA  Gandeng KPK, Erick Thohir Lanjutkan 'Bersih-Bersih' BUMN yang Bermasalah

Ia memastikan bahwa proses untuk menetapkan upah minimum tengah berjalan saat ini seperti sosialisasi kepada para kepala dinas bagian ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Pembahasan juga dilakukan baik di Dewan Pengupahan Nasional dan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/buruh.

“Tahap berikutnya meminta data sesuai kebutuhan untuk penyusunan penetapan UMP tersebut kepada BPS, yang akan menjadi penyedia data. Data semuanya dipenuhi oleh BPS,” kata Ida Fauzyah.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional telah menyepakati beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 30 November 2022.

BACA JUGA  Menaker: Upah Minimum Pekerja/Buruh Naik Sesuai Aturan Baru PP 51/2023

Rekomendasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai acuan untuk penetapan, juga paling lambat diterima oleh Dewan Pengupahan Nasional pada 7 November 2022. (02/Ant)

 

Kesbangpol Banten

Tinggalkan Balasan