ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Dalam rangka memperkuat strategi pemberantasan korupsi di tingkat daerah, Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Daerah Wilayah I. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).
Dalam sesi wawancara, Bupati Taufik menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wadah penting dalam membangun komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dengan KPK guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih.
“Sinergi ini sangat penting agar kebijakan pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif di seluruh tingkatan pemerintahan, terutama di daerah,” tegasnya.
Bupati Asahan juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam merancang solusi strategis menghadapi tantangan korupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan telah mengimplementasikan sejumlah program antikorupsi, seperti penggunaan sistem digital yang transparan dalam layanan publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Kami terus memperkuat sistem pengawasan internal dan mendorong edukasi antikorupsi kepada masyarakat hingga ke unit-unit pelayanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan desa. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami,” tambah Taufik.
Dalam rapat tersebut, KPK juga resmi meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Indikator ini akan menjadi pedoman utama dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Rakor ini berlangsung mulai 28 April hingga 22 Mei 2025 dan melibatkan sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kota Tanjungbalai, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Deliserdang.
Perwakilan dari Kabupaten Asahan yang turut hadir di antaranya Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Inspektorat, Kepala BKAD, serta Kepala Dinas Kominfo. Kehadiran mereka menjadi bukti keseriusan Pemkab Asahan dalam mendukung upaya nasional membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(MA/04)
