ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID –Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur.
Forum ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Dr. Rudi Brando Hutabarat.
Dalam arahannya, Gubernur Bobby Nasution menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemprov Sumut menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,8% hingga 7,2% dengan kebutuhan investasi mencapai Rp53 triliun.
“Investasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas pangan adalah kunci. Sinergi dengan Bulog, BI, dan BPS menjadi sangat penting agar kebijakan ekonomi daerah lebih terarah,” ujar Bobby pada Rabu (20/8/2025).
Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menekankan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta pemerataan pembangunan.
Dalam rapat tersebut, Bulog Sumut menegaskan kesiapan melaksanakan Program Pangan Murah secara serentak di seluruh kabupaten/kota sebagai bentuk intervensi pasar.
“Stok beras di Sumut dalam kondisi aman. Program ini bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga menjaga harga tetap stabil agar tidak membebani masyarakat,” jelas Budi Cahyanto, Kepala Perum Bulog Sumut.
Bulog memastikan distribusi beras berjalan merata dan tepat sasaran dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Sumut yang mencapai 5,03% pada tahun 2024. Ia menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang lebih merata untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Pertumbuhan Sumut cukup solid, tapi masih ada disparitas. Dengan data yang akurat, kebijakan bisa lebih tepat sasaran sekaligus mampu menekan inflasi,” ujar Amalia.
Ia juga menegaskan peran Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi landasan untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial serta program pemberdayaan masyarakat.
Rakor ini juga menjadi momentum penting bagi Kabupaten Asahan yang menempati posisi ke-5 terbesar dalam PDRB Sumut, yakni Rp57,4 triliun (ADHB).
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai motor penggerak ekonomi.
“Asahan siap mendukung kebijakan Pemprov Sumut dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan potensi sektor riil yang kami miliki, ditambah dukungan kebijakan fiskal dan perbaikan layanan publik, kami optimistis kontribusi Asahan terhadap perekonomian Sumut akan semakin besar,” tegas Taufik.
Kehadiran jajaran OPD Pemkab Asahan seperti Kepala Bapperida, BKAD/Bappenda, DPMPTSP, hingga Dinas Kominfo juga menjadi bukti komitmen teknis dalam mendukung kebijakan ekonomi makro provinsi.
Rakor Pembangunan Ekonomi Makro Sumut ini memperlihatkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga statistik, otoritas moneter, dan Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.(MA/04)
