JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyatakan dukungan penuh terhadap langkah transformasi yang tengah dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, termasuk wacana penyederhanaan cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang yang hanya mempertandingkan cabang Olimpiade.
Pernyataan tersebut disampaikan Erick seusai bertemu Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, di Jakarta, Kamis (3/12/2025).
Erick menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat pondasi olahraga prestasi nasional.
Menurutnya, fokus pada cabang olahraga yang berorientasi pada multievent internasional seperti Olimpiade akan memberikan arah yang lebih jelas bagi pembangunan prestasi jangka panjang.
Ia juga menyebut upaya transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mengefisienkan anggaran olahraga.
“KONI dan pemerintah harus bersatu dan memiliki program bersama. Dukung transformasi yang dilakukan KONI karena ini bagian dari efisiensi anggaran yang tepat sasaran,” ujar Erick dalam keterangan pers.
Ia menegaskan efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan alokasi, melainkan penataan prioritas untuk mencapai hasil yang lebih efektif.
Dengan fokus pada cabang-cabang strategis, Erick berharap ekosistem pembinaan dapat berjalan lebih terarah, mulai dari pembinaan usia dini, pelatnas, hingga strategi kompetisi.
Dalam pertemuan tersebut, Menpora juga menyoroti kompleksitas regulasi olahraga nasional yang dinilai terlalu banyak dan saling tumpang tindih.
Saat ini terdapat 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) yang masih berlaku.
“Saya meminta masukan dari KONI Pusat untuk meringkas atau deregulasi 191 aturan Permenpora yang ada. Jangan sampai kita mengeluarkan regulasi yang kontraproduktif,” tegas Erick.
Ia menilai penyederhanaan aturan diperlukan untuk memastikan tata kelola olahraga nasional lebih adaptif dan tidak menghambat inovasi.
Menurutnya, regulasi yang terlalu banyak berpotensi membingungkan pelaksana di lapangan, terutama dalam tahap implementasi program pembinaan dan kompetisi.
Lebih jauh, Erick menekankan bahwa pengembangan ekosistem olahraga nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lain dianggap mutlak untuk menciptakan industri olahraga yang berkelanjutan.
“Ekosistem olahraga tidak mungkin berjalan hanya dengan pendanaan pemerintah saja. Swasta dan para pemangku kepentingan lainnya harus ikut terlibat,” katanya.
Ia menilai partisipasi pihak swasta penting untuk memperluas sumber pembiayaan, meningkatkan profesionalisme, serta membuka peluang investasi dalam infrastruktur dan sport industry yang berorientasi bisnis.
Kolaborasi antara pemerintah, KONI, federasi olahraga, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci untuk mencapai ekosistem yang kompetitif.
Menpora Erick juga mengungkapkan sejumlah kebijakan strategis yang sedang disiapkan Kemenpora untuk mempercepat pembangunan prestasi nasional.
Salah satu program tersebut adalah revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika terkini, baik di tingkat internasional maupun domestik.
Erick menyebut revisi tersebut akan memberi penajaman terhadap cabang olahraga prioritas, peningkatan peran pemerintah daerah, serta penguatan integrasi pembinaan antara sekolah, klub, dan federasi.
Revisi DBON juga diharapkan memberikan standar pembinaan yang lebih terukur bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Selain DBON, Kemenpora juga tengah mempersiapkan perluasan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi atlet sejak tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Langkah tersebut dirancang untuk memberikan jaminan masa depan bagi atlet sekaligus mendorong prestasi melalui dukungan pendidikan.
“Kami ingin atlet mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Dengan beasiswa LPDP sejak SMA, atlet bisa fokus berprestasi tanpa mengkhawatirkan masa depan mereka,” jelas Erick.
Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyinggung kerja sama lintas kementerian dalam pengelolaan sarana olahraga, termasuk stadion sepak bola yang selama ini menjadi fokus pembenahan.
Menurutnya, Kemenpora perlu bekerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya untuk memastikan standar infrastruktur olahraga nasional berada pada level yang layak.
Ia menekankan pembenahan stadion tak hanya berkaitan dengan fasilitas pertandingan, tetapi juga keamanan, sistem operasional, hingga keberlanjutan pengelolaan.
Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap standar stadion nasional dapat terus meningkat dan memberi dampak positif bagi kompetisi domestik.
Menutup keterangannya, Menpora Erick menegaskan kembali pentingnya KONI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembinaan prestasi.
Ia berharap transformasi yang dilakukan KONI mampu memperkuat fondasi pembinaan dan menciptakan ekosistem yang lebih profesional.
“KONI dan pemerintah perlu memiliki program bersama yang jelas dan terukur. Transformasi ini harus menjadi momentum memperkuat prestasi nasional,” ujar Erick.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Erick meyakini kolaborasi pemerintah, KONI, dan pemangku kepentingan lain akan mampu membawa Indonesia mencapai prestasi lebih tinggi di level regional maupun internasional.
