KEDIRI, SUDUTPANDANG.ID – Pembangunan gedung kuliah terpadu di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri menuai sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Persekongkolan (GAP) Kediri Raya menduga proyek tersebut belum mengantongi izin standar kelayakan pembangunan gedung.
Ketua GAP, Muhammad Yunanto, menyampaikan temuan tersebut setelah melakukan pengecekan langsung di lokasi pembangunan yang berada di Jalan Sumber Jiput, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Senin (13/4/2026).
Menurut Yunanto, di area proyek tidak ditemukan papan informasi pembangunan sebagaimana lazimnya proyek konstruksi yang menempati lahan hektaran. Kondisi ini, kata dia, memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi proyek, termasuk besaran anggaran negara yang digunakan.
“Saat kami cek di lokasi, tidak ada papan nama proyek. Ini menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, terutama terkait nilai anggaran yang diduga mencapai puluhan miliar rupiah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Yunanto juga mengaku kesulitan melakukan klarifikasi kepada pihak kampus. Ia menyebut telah berulang kali mencoba menghubungi Kepala Bagian Akademik dan Umum, Budianto, namun belum berhasil memperoleh keterangan yang pasti.
“Tujuan kami ingin klarifikasi agar informasi ini terang. Tapi sampai sekarang pihak manajemen kampus sulit ditemui,” imbuhnya.
Dari informasi yang dihimpun, proyek pembangunan gedung tersebut melibatkan Tisaga Konsultan yang beralamat di Jl Pandugo Timur XIV/63 Surabaya. Namun, Yunanto menilai terdapat sejumlah kejanggalan pada progres pekerjaan di lapangan.
Ia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis (bestek), di antaranya pada pemasangan paving yang dinilai tidak menggustanda besi sesuai standar.
“Secara fisik ada pekerjaan yang diduga tidak sesuai bestek, seperti paving yang terlihat tidak menggunakan rancangan pembesian,” tegasnya.
Ketika di konfirmasi, salah satu petugas Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Terpadu (PPID) UIN Syekh Wasil Kediri, Fitri, menyebut bahwa Budianto masih ada rapat dan belum bisa ditemui.
“Arahan dari bapak Budianto, silakan ajukan secara tertulis, nanti kami jawab secara tertulis,” ujarnya saat ditemui media ini.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan media kepada Budianto, baik melalui kunjungan langsung maupun pesan WhatsApp, belum mendapatkan tanggapan.
Sorotan terhadap proyek ini pun diharapkan dapat menjadi perhatian pihak terkait, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta transparansi penggunaan anggaran publik. (CN)
