BANDUNG, SUDUTPANDANG.ID – Kepala Staf Kodam (Kasdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti mengingatkan ancaman perang kognitif yang berkembang seiring pesatnya teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan deepfake, dalam bedah buku di Kota Bandung, pada Kamis (15/10/2026).
Peringatan itu disampaikan Agus saat membedah buku karyanya, Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025. Kegiatan yang digelar Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut berlangsung di Vue Palace, Artotel Curated, Kota Bandung.
Menurut Agus, perkembangan teknologi telah mengubah karakter ancaman. Ruang digital kini bukan sekadar tempat pertukaran informasi, tetapi juga dapat menjadi arena perebutan pengaruh dengan menyasar persepsi dan cara berpikir masyarakat.
Ia mengatakan, penulisan buku tersebut dilandasi tanggung jawab moral untuk ikut membangun kesadaran publik terhadap ancaman perang kognitif. Salah satu benteng utama menghadapi ancaman itu, menurut dia, adalah memperkuat literasi masyarakat.
Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dinilai akan lebih mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh hoaks, disinformasi, mis informasi, maupun mal informasi.
Agus secara khusus menyoroti mal informasi karena dinilai memiliki karakter yang berbeda. Informasi yang digunakan bisa bersumber dari fakta atau data yang benar, tetapi dikemas dan diarahkan dengan tujuan tertentu sehingga berpotensi menimbulkan dampak destruktif.
Ancaman tersebut, kata Agus, semakin kompleks dengan perkembangan AI dan teknologi deepfake. Teknologi itu dapat digunakan untuk menghasilkan atau memanipulasi konten sehingga semakin sulit dibedakan dari informasi autentik.
Menurut Agus, perang kognitif juga berpotensi mengikis kepercayaan di tengah masyarakat, merusak kepercayaan terhadap sumber pengetahuan, serta memperlebar polarisasi. Kondisi itu membuat pertahanan pada era digital tidak cukup hanya berfokus pada keamanan jaringan dan sistem siber.
Ia mencontohkan perkembangan strategi pertahanan di sejumlah negara, seperti Estonia, Amerika Serikat, dan Singapura. Singapura, misalnya, telah membentuk Digital and Intelligence Service (DIS). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dunia pertahanan bergerak menuju operasi multi-domain, termasuk ranah informasi dan kognitif.
Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad Ari Ganjar Herdiansah mengatakan, perang kognitif dapat dipahami sebagai pengerahan kekuatan secara terencana untuk memengaruhi atau merestrukturisasi kekuasaan.
Ari menilai dinamika yang berkembang di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari persoalan nyata yang dialami masyarakat, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.
Kekecewaan yang awalnya berangkat dari pengalaman nyata, menurut dia, dapat bergeser menjadi pertarungan opini setelah masuk ke media sosial dan mengalami proses pembingkaian atau framing.
Ari juga mencatat bahwa gerakan digital di Indonesia sepanjang 2019 hingga 2025 lebih banyak menghasilkan mobilisasi di ruang publik dan belum selalu berujung pada perubahan kebijakan. Karena itu, kelompok masyarakat sipil dinilai perlu lebih cermat membangun aliansi strategis agar aspirasi dapat diterjemahkan menjadi agenda kebijakan.
Sementara itu, Dosen FISIP Unpad Yusa Djuyandi menyoroti manipulasi data yang dapat digunakan untuk menyasar persepsi publik. Menurut dia, potensi provokasi semakin besar ketika manipulasi informasi bertemu dengan ketimpangan dan persoalan sosial di masyarakat.
Yusa mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu pasif maupun mengedepankan pendekatan represif dalam merespons gejolak sosial. Transparansi dan keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mempersempit ruang berkembangnya konspirasi di dunia maya.
Bedah buku tersebut menempatkan perang kognitif sebagai tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Penguatan literasi digital, kemampuan memverifikasi informasi, serta transparansi pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi perebutan persepsi di tengah perkembangan AI dan teknologi digital.(PR/04)
