CILEGON-BANTEN|SUDUTPANDANG.ID – Gubernur Banten Andra Soni mengajak Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Ajakan tersebut disampaikan Andra Soni saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar XI Al-Khairiyah 2026 di Aula Gedung Brigjen KH Syam’un Al-Khairiyah, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Jumat (16/10/2026).
Muktamar XI Al-Khairiyah 2026 dibuka oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, H Muhammad Mardiono.
Andra Soni mengatakan, Al-Khairiyah memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Banten. Organisasi tersebut didirikan oleh pahlawan nasional asal Banten, Brigjen KH Syam’un, yang sejak awal menaruh perhatian besar terhadap pendidikan.
“Pemprov Banten berharap seluruh keluarga besar dan lembaga pendidikan Al-Khairiyah menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi Banten,” kata Andra Soni.
Ia menjelaskan, Pemprov Banten terus mengembangkan pembangunan unit sekolah baru serta menjalankan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) swasta. Pada 2026, program tersebut juga diperluas untuk menjangkau madrasah aliyah.
Pada tahun ajaran 2026/2027, program sekolah gratis itu menjangkau 752 sekolah dengan total 59.697 siswa sebagai penerima manfaat. Biaya pendidikan para siswa tersebut ditanggung Pemprov Banten hingga mereka lulus.
Selain program tersebut, Banten juga mendapat dukungan sejumlah program pendidikan nasional, termasuk Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Andra Soni mengajak Al-Khairiyah berperan aktif mendukung pemerataan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Upaya itu dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah.
“Saya mengajak seluruh keluarga besar Al-Khairiyah untuk terus memperkuat kualitas pendidikan, sebagaimana visi besar KH Brigjen Syam’un dalam membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui sektor pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap Muktamar XI Al-Khairiyah menghasilkan keputusan strategis dan program kerja yang memperkuat organisasi, memberikan kemaslahatan bagi umat, serta membawa manfaat bagi masyarakat luas.
“Pemprov Banten optimistis Muktamar XI Al-Khairiyah melahirkan gagasan besar, program kerja sinergis, dan agenda pengabdian yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” kata Andra Soni.
Usulkan BOS untuk Madrasah Diniyah
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin mengusulkan agar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), yakni lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal, mendapat dukungan anggaran melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ali menilai dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan agama yang selama ini banyak bergantung pada pengabdian dan keikhlasan para guru.
Pria yang akrab disapa Haji Mumu itu menyoroti perbedaan dukungan anggaran antara sekolah formal dan madrasah diniyah. Menurutnya, pendidikan agama yang berperan dalam membangun pemahaman dasar keagamaan anak perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.
“Kenapa SD mendapatkan BOS, tetapi madrasah tidak tersentuh sama sekali? Saya sudah memperjuangkan ini hampir 10 tahun,” kata Ali.
Ia mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian kepada madrasah diniyah. Upaya tersebut, antara lain, dilakukan dengan mengundang Komisi VIII DPR RI dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada parlemen.
Ali menegaskan, usulan tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan Al-Khairiyah, tetapi juga seluruh lembaga madrasah diniyah yang dikelola berbagai organisasi kemasyarakatan.
“Bukan hanya Al-Khairiyah yang punya madrasah diniyah. NU punya, Persis juga punya. Jadi, ini bukan bicara tentang Al-Khairiyah, tetapi tentang madrasah diniyah,” ujarnya.
Menurut Ali, madrasah diniyah berperan penting dalam mengenalkan dasar-dasar ilmu agama, ketuhanan, dan syariat kepada anak-anak. Namun, keberlangsungan lembaga tersebut masih banyak bergantung pada pengabdian para pengajarnya.
“Kalau bukan karena keikhlasan gurunya, sekolah itu bisa bubar,” tegasnya.
Ali juga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran madrasah diniyah apabila dukungan dari pemerintah pusat belum dapat direalisasikan.
Selain persoalan anggaran, ia menyoroti perlunya penguatan kebijakan terkait ijazah MDTA agar memiliki manfaat nyata bagi peserta didik.
Ia berharap usulan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan para pemangku kebijakan, mengingat madrasah diniyah turut berperan dalam pendidikan karakter dan pembentukan pemahaman keagamaan generasi muda.(Aat SS/01)
