“Pesta istana hanyalah wajah yang terlihat. Mesin yang menggerakkan krisis bekerja di tempat yang jauh lebih sunyi di buku kas, kontrak pengadaan, dan sistem pajak yang tidak adil”
Oleh: Kemal H Simanjuntak
Kita terbiasa mengenang Revolusi Prancis lewat gambar yang mudah diingat: gaun mewah, jamuan istana, dan rakyat yang tak sanggup membeli roti. Gambar itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi bila dijadikan satu-satunya penjelasan, ia menyesatkan.
Pesta istana hanyalah wajah yang terlihat. Mesin yang menggerakkan krisis bekerja di tempat yang jauh lebih sunyi di buku kas, kontrak pengadaan, dan sistem pajak yang tidak adil.
Laporan yang benar, gambaran yang keliru Pada 1781, Jacques Necker menerbitkan laporan keuangan kerajaan yang memperlihatkan kelebihan pendapatan. Publik membacanya sebagai tanda bahwa kas negara sehat.
Persoalannya, pengeluaran luar biasa untuk perang, termasuk keterlibatan Prancis dalam Perang Kemerdekaan Amerika, tidak masuk dalam gambaran utama. Angka-angkanya mungkin benar dalam lingkup yang dilaporkan, tetapi pembacanya mengira sedang melihat keseluruhan.
Bagi praktisi tata kelola dan manajemen risiko, ini pelajaran klasik. Laporan yang akurat belum tentu laporan yang jujur secara utuh. Ketika utang dibayar dengan utang baru, kesehatan keuangan bergantung pada sesuatu yang tidak tercatat di neraca mana pun: kepercayaan kreditur.
Kaya tidak sama dengan punya kas, Prancis bukan negara miskin. Ia punya tanah, pelabuhan, perdagangan, dan jutaan orang yang bekerja. Namun kekayaan tidak otomatis menjadi uang tunai pada hari tagihan jatuh tempo.
Negara harus mampu memungut penerimaan secara efektif, dan di situlah kerajaan tersandung. Usulan memperluas pajak tanah dalam Sidang Para Terkemuka pada 1787 mentok, sebab kelompok yang paling mampu membayar adalah kelompok yang paling kuat menolak.
Reformasi fiskal pada dasarnya adalah pekerjaan politik. Pengecualian dan perlakuan khusus membuat sistem pajak terasa timpang, dan ketimpangan itu mengikis kemauan warga biasa untuk ikut menanggung beban bersama.
Tarif untuk “kedekatan”
Sistem yang lamban melahirkan perantara. Pemasok menunggu pembayaran berbulan-bulan, sementara biaya “pengurusan” dan komisi bagi pihak yang dekat dengan pejabat menumpuk dalam kontrak. Ada ironi yang tidak nyaman di sini pihak yang diuntungkan oleh kelambanan tidak punya alasan untuk memperbaikinya.
Dalam bahasa kepatuhan, inilah konflik kepentingan yang dilembagakan. Ia jarang tampil sebagai skandal besar. Ia hidup sebagai kebiasaan kecil yang dianggap wajar, dan karena itu paling sulit dibongkar dari dalam.
Beban selalu mengalir ke bawah
Bagian yang paling pahit ada di desa dan permukiman pekerja. Petani menanggung pungutan kerajaan, kewajiban kepada Gereja, dan hak tuan tanah, semuanya dari hasil kerja yang sama.
Pajak atas kebutuhan pokok menekan mereka yang ruang untuk berhematnya paling sempit. Saat panen buruk, jawabannya sederhana: makan dikurangi.
Kemewahan istana memang bukan penyebab tunggal kebangkrutan. Tetapi ia menjadi simbol yang mudah dipahami dari tatanan yang gagal membagi beban secara meyakinkan. Ketika alasan yang membenarkan kedudukan lama makin sulit diterima, pertanyaan tentang harga roti bertemu dengan pertanyaan tentang pajak, perwakilan, dan hak memerintah.
Ketika kepercayaan runtuh lebih dulu
Menjelang Juli 1789, kita bisa melihat bagaimana kepercayaan bekerja sebagai infrastruktur ekonomi. Begitu kreditur ragu, pasar menahan diri. Pemasok menahan barang, pemberi kredit meminta jaminan lebih kuat, dan pemilik uang memilih menyimpannya.
Kompromi politik yang gagal langsung berubah menjadi masalah keuangan, dan masalah keuangan mempercepat kegagalan politik. Bastille jatuh pada 14 Juli, tetapi fondasi kepercayaan sudah retak jauh sebelumnya.
Apa yang bisa kita petik
- Pertama, transparansi harus utuh. Laporan yang menonjolkan sisi baik dan menyembunyikan kewajiban jangka panjang membeli ketenangan sesaat dengan harga kepercayaan.
- Kedua, utang bukan dosa, tetapi harus punya jalan keluar. Pinjaman yang membiayai kebutuhan besar bisa sehat selama penerimaan tumbuh. Ia berbahaya ketika kewajiban terus bertambah sementara reformasi penerimaan selalu ditunda.
- Ketiga, keadilan beban adalah soal stabilitas, bukan sekadar moral. Sistem yang terasa tidak adil memperbesar biaya kepatuhan dan memperkecil legitimasi.
- Keempat, kepercayaan adalah aset yang tidak pernah tercatat di neraca, tetapi bisa menentukan segalanya.
Sejarah tidak berulang persis, dan membandingkan negara lintas abad perlu kehati-hatian. Namun pertanyaan dasarnya tetap relevan bagi negara mana pun: apakah angka yang kita banggakan menggambarkan keadaan sebenarnya, siapa yang menanggung beban, dan siapa yang diuntungkan oleh kelambanan? Negara yang berani menjawabnya sebelum jalanan yang bertanya sedang membeli waktu yang paling mahal.
Penulis adalah Kemal H Simanjuntak Konsultan Manajemen, GRC Expert, Asesor LSP Tata kelola, Risiko dan Kepatuhan
