MATARAM, SUDUTPANDANG.ID – Pengurus Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menangani persoalan stunting. Pasalnya, masalah stunting di NTB masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menanganinya yang membutuhkan sinergi semua pihak.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, masalah stunting terjadi karena lingkungan yang tidak baik, kekurangan gizi serta faktor kesehatan lainnya. Biasanya stunting akan menyerang anak-anak pada seribu hari pertama kehidupan.
Hal ini dikemukakan Wagub NTB saat membuka webinar Perempuan NTB dan Stunting dengan Tema “Peran PPI NTB Dalam Penanganan Stunting dan Masalah Perempuan” dalam rangka Memperingati HUT ke-63 NTB dan Hari Ibu ke 93 Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (27/12/2021).
“Ini tidak main-main, stunting sangat mempengaruhi masa depan dan kehidupan generasi kita di masa yang aka datang,” ungkap Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB.
Ia menyebutkan angka stunting di NTB menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan data dari aplikasi sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2021, angka stunting di NTB berada pada 21,43 persen.
Sedangkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 mencapai angka 33,49 persen.
“Sehingga dalam penanganan stunting ke depan, kita lebih terarah. Karena menangani stunting tepat saran efisien dan efektif, kita harus memiliki data real dari posyandu dan puskesmas di seluruh NTB,” tegas Ummi Rohmi.
Untuk itu, menurut Ummi Rohmi, penanganan masalah stunting memang harus benar-benar “dikeroyok” bersama terutama sinergi dengan PPI NTB agar anak-anak bisa hidup normal dan meraih cita-citanya.
“Selain itu, kami juga menginisiasi program revitalisasi Posyandu yang sudah mencapai 100 persen. Salah satu fokusnya adalah untuk mendorong percepatan penanganan masalah stunting dan kematian ibu dan bayi yang berbasis dusun,” katanya.
“Karena kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut terjadi di dusun dan desa. Maka penanganannya harus mulai dari hulunya,” sambung Wagub.
Komitmen
Sementara itu, Ketua PPI Provinsi NTB Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, pihaknya memahami bahwa kegiatan pencegahan dan menurunkan angka stunting bukan pekerjaan pemerintah saja. Untuk itu, pihaknya telah berkomitmen bermitra dengan pemerintah bagaimana menurunkan angka stunting dan masalah perempuan di NTB.
“Fokus kita adalah meningkatan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan,” jelasnya Bunda Niken sapaan akrabnya.
Bunda Niken menjelaskan, sejak dilantik pada April 2021 lalu, PPI memulai dengan melakukan orientasi kader PPI untuk menurunkan angka stunting di NTB. Terutama kegiatan pelatihan penguatan pengurus PPI NTB, dari pengurus advokasi ke kabupaten kota untuk membentuk pengurus baru.
“Kami bersama pengurus PPI di seluruh kabupaten kota yang telah dibentuk, akan bergerak cepat menurunkan angka stunting,” tandasnya penuh semangat.
Dijelaskan Bunda Niken, fokus objek yang disasar adalah perempuan. Sebab, perempuan sebagai ibu akan menjadi sentral kesehatan dan kehidupan dari anak-anak dan suaminya. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengasuh dan memberikan makanan bergizi bagi keluarga.
“Intinya PPI akan mencari terobosan baru untuk masalah stunting dan pendampingan keluarga masih salah satu cara yang tepat untuk segera menurunkan angka stunting,” terang Bunda Niken.
Dalam kegiatan webinar tersebut, turut juga dihadiri narasumber lain, di antaranya Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Pusat Hasto Wardoyo, Ketua PPI Pusat Heru Kasidi serta seluruh pengurus PPI se-NTB yang dikuti secara offline dan online.(Teguh)
