Tri Indroyono

AHY Ungkap Arahan Prabowo soal Pembangunan IKN

AHY Ungkap Arahan Prabowo soal Pembangunan IKN
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).(Foto:IST)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN adalah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

Kemenkumham Bali

“Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif,” kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY menerangkan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur di IKN diprioritaskan dalam kelengkapan sisi eksekutif dan legislatif tersebut. Setelah fungsi kelembagaan negara itu terpenuhi, IKN bisa dikembangkan ke fungsi lainnya.

BACA JUGA  Wabup Rejang Lebong Kukuhkan Pengurus PMR SMPN 4

“Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya,” ujarnya.

AHY juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien.

Di sisi lain, lanjutnya, bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak,” ujarnya.(01)