KEDIRI, SUDUTPANDANG.ID – Anggota DPR RI Komisi IX, Nurhadi, mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajakan tersebut disampaikannya saat menggelar sosialisasi program MBG di Gedung Serba Guna Balai Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Senin (9/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 400 warga bersama sejumlah tokoh masyarakat. Turut hadir pula anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Khusnul Arif, serta anggota DPRD Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Selain menjadi forum sosialisasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan program di lapangan. Ia menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar membagikan makanan, tetapi juga bertujuan meningkatkan pemerataan gizi di tengah masyarakat.
Nurhadi bahkan membagikan pengalamannya saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu SMP di Kediri. Menurutnya, ada seorang siswa kelas II SMP yang menangis ketika sedang makan.
Setelah ditanyakan, siswa tersebut mengaku baru pertama kali merasakan buah anggur sepanjang hidupnya.
“Ini menjadi bukti bahwa program ini memberi akses gizi yang sebelumnya sulit dijangkau sebagian masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurhadi menyebut program MBG memiliki tiga manfaat utama. Pertama, membantu pemerataan gizi bagi generasi muda. Kedua, mendorong pemerataan ekonomi dengan melibatkan pemasok bahan pangan lokal seperti beras, sayuran, dan lauk-pauk. Ketiga, membuka peluang kerja melalui pengelolaan dapur unit pelayanan.
Meski begitu, ia juga memberikan catatan terkait menu kering yang disediakan selama bulan Ramadan. Menurutnya, sejumlah masyarakat menilai menu tersebut belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, yakni sekitar Rp10.000 untuk masyarakat umum dan Rp8.000 bagi balita.
Karena itu, Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Menu Ramadan tahun depan harus lebih baik. Juklak, juknis, dan SOP untuk kepala gizi serta pengelola dapur perlu diperjelas agar persepsi masyarakat di media sosial sesuai dengan anggaran yang ada,” tegas politisi dari partai NasDem itu.
Ia juga menanggapi kekhawatiran sebagian masyarakat yang takut mengunggah foto makanan tidak layak di media sosial karena khawatir dipidanakan.
Menurutnya, selama informasi yang disampaikan sesuai fakta dan mencantumkan lokasi dapur penyedia makanan, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hoaks atau fitnah.
“Jangan takut. Kalau ada makanan basi atau tidak layak, laporkan saja. Justru itu membantu BGN memberi teguran atau sanksi kepada pengelola dapur yang tidak menjalankan tugas dengan baik,” katanya.
Nurhadi menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG melalui call center 127 atau berkoordinasi dengan koordinator kecamatan maupun koordinator wilayah setempat.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas program tersebut. Menurutnya, dengan pengawasan yang baik, dapur-dapur MBG di Kabupaten Kediri diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Kita ingin dapur di Kediri menjadi pilot project dan contoh dapur terbaik di Indonesia. Dengan evaluasi yang baik, program ini diharapkan benar-benar tepat sasaran dan berkualitas,” pungkasnya.(CN/04)
