Bupati Pasuruan Serahkan Penghargaan Kepada Ketiga Pemenang Duta Literasi Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Pasuruan Gelar Pemilihan Duta Baca/Literasi Tahun 2025 Tingkat SLTP
Bupati Pasuruan Bersama Duta Baca atau Literasi Tahun 2025 Tingkat SLTP (Foto Istimewa)

PASURUAN – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Apresiasi diberikan kepada ketiga pemenang Duta Baca/Literasi Tahun 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menyerahkan Piala Penghargaan

seusai upacara seremonial peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXIX yang digelar di halaman Kantor Bupati, Jumat (25/4/2025).

Sebagai simbolik kemenangan yang diraih para jawara Lomba Pemilihan Duta Baca/Literasi yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut, maka disertai dengan pemasangan selempang kemenangan.

Selain itu, Kepala Daerah juga secara simbolis menyerahkan Uang Pembinaan kepada para pemenang. Yang diantaranya ditujukan kepada Juara 1, Keysha Arethabell Santosa siswi SMPN 1 Bangil yang berhak mendapatkan uang senilai Rp 4.851.000. Juara 2, Naaila Marsya Sasmita siswi SMPN 1 Pandaan mendapatkan uang senilai Rp 4.366.000 dan Juara 3, Naufal Zildan Arbiansya siswa SMPN 1 Beji mendapatkan uang senilai Rp 4.123.000.

BACA JUGA  Kapolres Pasuruan Tingkatkan Pengamanan Upacara Yadnya Kasada Suki Tengger Tahun 2025

“Selamat dan sukses untuk Adek-adek semuanya untuk prestasi yang diraih. Tetap semangat belajar, perbanyak literasi membaca dan menulis. Bagikan juga semangat literasi kepada teman-temannya di sekolah,” pesan Bupati Pasuruan pada saat memasangkan selempang kemenangan kepada ketiga jawara.

Sementara itu, Mas Rusdi panggilan akrab Bupati Pasuruan yang juga sebagai inspektur Upacara menyampaikan beberapa pesan penting yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Diantaranya tentang pengoptimalan implementasi Otoda sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal itu dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik dengan beragam dinamikanya.

“Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya. Bagaimana kita terus mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Berikut, meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif dan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan,” pungkas Mas Rusdi.

BACA JUGA  Yusril Heran, Tokoh Pemakzulan Jokowi Harusnya ke DPR

Di sisi lain, Kepala Daerah juga menggarisbawahi akan pentingnya kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Maka dari itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana saja. Tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Sehingga pembangunan daerah dapat berkembang secara adil dan merata,” pintanya.

Masih dalam sambutannya, Mas Rusdi menyebutkan, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat dilepaskan dari derajat kapasitas dari masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai salah satu faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif. Berikut, mengelola pembangunan daerah dan mendukung implementasi kebijakan strategis nasional.

BACA JUGA  Bupati Asahan Pimpin Upacara HUT Satpol PP ke-74

Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan atensi kepada penguatan sumberdaya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa.

“Hal lain yang juga harus ditingkatkan, kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif. Tidak terkecuali, penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi serta akuntabilitas,” Tutupnya. (ACZ)