Bupati Subandi Temukan Banyak Ketidaksesuaian Saat Sidak Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo

revitalisasi Alun-alun Sidoarjo
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, ketika meninjau langsung progres revitalisasi Alun-alun Sidoarjo (Foto Istimewa)

SIDOARJO — JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Kekecewaan tampak jelas pada raut wajah Bupati Sidoarjo, H. Subandi, ketika meninjau langsung progres revitalisasi Alun-alun Sidoarjo pada Jumat (5/12). Proyek senilai Rp24,6 miliar itu masih jauh dari kata selesai, padahal masa kontrak tinggal tersisa sepuluh hari. Pada 15 Desember 2025, PT Samudra Anugrah Indah Permai dijadwalkan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pemkab Sidoarjo.

Dalam sidak yang turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amig, Bupati Subandi menyoroti lambannya pengerjaan. Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan tidak menunjukkan progres sebagaimana laporan deviasi yang disebutkan kontraktor.

“Kalau seperti ini saya tidak percaya progresnya tinggal 20 persen. Pekerjaan terlihat berantakan, sementara waktu hanya tersisa sepuluh hari,” ujarnya.

BACA JUGA  Cegah Gangguan di Libur Lebaran, Bank DKI Buka Sejumlah Kantor

Bupati Subandi lalu meminta DLHK memperketat pengawasan agar kualitas pekerjaan tidak mengecewakan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Alun-alun Sidoarjo adalah ruang publik yang menjadi pusat aktivitas warga, sehingga hasil revitalisasi harus benar-benar optimal.

“Alun-alun ini milik seluruh masyarakat Sidoarjo. Dengan anggaran sebesar ini, jangan sampai hasilnya justru membuat warga kecewa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Subandi menjelaskan bahwa proyek revitalisasi tersebut termasuk dalam pekerjaan yang dipantau langsung oleh Inspektorat pusat. Karena itu, ia menekankan agar seluruh pihak yang terlibat bekerja sesuai ketentuan dan tidak bermain-main dengan anggaran daerah. Ia bahkan membuka peluang bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun memeriksa jika ditemukan indikasi pelanggaran.

BACA JUGA  Panen Raya Jagung, Bhabinkamtibmas Jadi Motor Ketahanan Pangan di Banjarimbo

“Sidoarjo ini sering menjadi sorotan KPK. Jangan sampai pola lama terulang. Jika ada dugaan penyimpangan, saya persilakan APH masuk dan memeriksa semuanya. Kita ingin pekerjaan transparan dan bebas permainan,” tandasnya.(ACZ)