JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kelompok buruh kembali menggelar aksi demoktrasi di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (9/8). Buruh menuntut UU Cipta Kerja yang telah disahkan untuk segera dicabut.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan, aksi tersebut bertajuk “Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja” diikuti 40 organisasi buruh mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja, ojek online.
“Diperkirakan sekitar 300.000 orang ikut aksi,” kata Arif.
Ribuan kembali menggelar aksi soal UU Cptaker karena Presiden Joko Widodo dan DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
“Malah direspon dengan mengesahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (PPP),” ucap Arif.
Maka dengan UU PPP bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia.
Arif mengungkapkan, UU Cipta Kerja telah melanggar Pasal 5 huruf (g) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yakni mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan.
“Sehingga sebagai pihak yang terdampak langsung (buruh/pekerja) tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan naskah maupun pembahasan di DPR,” katanya. []
