BIMA, SUDUTPANDANG.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima bekerjasama dengan Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar lokakarya pembahasan petunjuk teknis (Juknis) penilaian kinerja desa Dana Insentif Desa (DINDA) Tahun 2021 di Gedung PKK Kabupaten Bima, Kamis (28/10/2021).
Bupati Bima yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Putarman, yang sekaligus menjadi narasumber mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bima berada pada kisaran 14 persen. Pihaknya berharap dengan adanya insentif dana DINDA ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan.
Kendati demikian, mantan Kepala DPMDes Kabupaten Bima mengingatkan soalnya pentingnya sinergi yang harus dibangun. Mulai dari tingkat desa, kabupaten hingga provinsi dengan mengacu kepada rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.
“Lokakarya ini penting untuk membahas bagaimana indikator dibahas secara seksama karena tidak mungkin membiayai dana DINDA pada 191 desa itu. Karena itu penting menentukan kriteria dan indikator yang bisa memastikan desa mana saja yang memenuhi syarat,” ujar Putarman.
Koordinator KOMPAK Provinsi NTB, Lalu Anja Kusuma mengatakan, implementasi dana insentif desa merupakan inovasi kebijakan fiskal yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dan didukung penuh oleh pihaknya serta sudah berjalan sekitar tiga tahun lebih dengan hasil sangat membanggakan.
“Telah terjadi perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran di desa persentasi desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu semakin banyak. Capaian ini tidak lepas dari peran Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) yang memberikan bimbingan teknis kepala desa agar mampu menyusun APBD sesuai aturan dan tepat waktu,” katanya.
“Lokakarya hari ini menjadi sangat penting untuk melihat kembali apakah petunjuk teknis masih relevan atau tidak dan melakukan revisi poin-poin yang tidak perlu,” sambung Anja.
Terkait pelaksanaan kegiatan, District Koordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman memaparkan beberapa indikator penilaian mencakup tata kelola perencanaan dan keuangan desa serta tata kelola pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa.
Lokakarya sehari ini dilakukan secara tatap maya (virtual) untuk narasumber Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KOMPAK Pusat dan Provinsi. Sedangkan tatap muka (offline) dengan mengundang 5 orang kepala perangkat daerah dan kabid dan kepala seksi terkait, camat dan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) Bolo, Lambu, Woha, PTPD Palibelo, Wera dan 5 orang Kades perwakilan 5 kecamatan.
Usai sesi pembukaan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni.
Panelis Kemenkeu mengulas arah kebijakan dana desa dan penilaian kinerja desa sebagai syarat penentuan alokasi kinerja desa.
Selanjutnya, Kepala DPMD Kabupaten Bima Tajudin memaparkan soal kebijakan, prioritas dan arah pembangunan di desa dalam mendukung kinerja RPJMD. Kemudian narasumber lainnya yang juga Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa El Faisal membahas pedoman teknis penilaian kinerja desa.(Teguh BM)
