ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut diambil melalui rapat paripurna masa persidangan ke-1 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Asahan.
Rapat paripurna berlangsung dinamis dengan penyampaian pandangan dari seluruh fraksi DPRD sebelum akhirnya ditutup dengan pengambilan keputusan.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, didampingi Wakil Bupati Rianto, SH, M.AP, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan APBD 2025.
“Persetujuan ini menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mempercepat pembangunan daerah. Dukungan DPRD memastikan kebijakan fiskal kita selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).
Meskipun Ranperda disetujui, DPRD memberikan sejumlah catatan penting, antara lain perlunya pengelolaan anggaran yang lebih efisien serta dorongan untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Asahan menegaskan komitmennya memperkuat sektor-sektor unggulan, mendorong inovasi daerah, serta menata belanja agar manfaat APBD lebih terarah dan dirasakan langsung masyarakat.
Usai disahkan, Ranperda Perubahan APBD Asahan 2025 akan diajukan ke Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi. Tahap ini bukan hanya formalitas, melainkan mekanisme penting untuk menyelaraskan kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan nasional.
Dengan evaluasi tersebut, diharapkan perubahan APBD 2025 dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung visi misi Pemkab Asahan, yakni mewujudkan masyarakat Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.
Perubahan APBD 2025 dinilai sebagai momentum memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan prioritas. Dengan kolaborasi eksekutif dan legislatif, Pemkab Asahan optimistis arah pembangunan dapat lebih terukur dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.(MA/04)
