PROBOLINGGO- JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Memasuki babak baru, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2024 akhirnya telah rampung setelah DPRD Kabupaten Probolinggo menyerahkan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (5/5/2025).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Probolinggo di Jalan Raya Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi dengan didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Probolinggo yakni H. Didik Humaidi dan Hj. Sumarmi Rasit, serta di ikuti segenap anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.
Hadir pula dari pihak eksekutif Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris dan segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo Serta para Kepala OPD dan perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
Rekomendasi ini adalah merupakan hasil dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diberikan setelah memperhatikan laporan hasil kegiatan Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Probolinggo untuk mencermati, membandingkan dan menelaah LKPj Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2024.
Selanjutnya digelar penyerahan keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo terkait rekomendasi atas LKPJ Bupati TA. 2024 yang ditandai dengan penyerahan keputusan rekomendasi dari pimpinan DPRD setempat kepada Bupati Gus dr. Mohammad Haris.
Dalam sambutannya Bupati Gus Haris mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan kontribusi, baik secara langsung, maupun tidak langsung terutama kepada DPRD Kabupaten Probolinggo. Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Probolinggo ini bukan hanya sekedar catatan, melainkan wujud aspirasi dan harapan rakyat yang harus menjadi pijakan bagi arah pembangunan ke depan.
Khususnya atas catatan, saran, masukan dan atau koreksi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Probolinggo selama tahun anggaran 2024.
“Rekomendasi DPRD ini mencerminkan suara dan semangat rakyat untuk membangun Kabupaten Probolinggo lebih baik. Kami pemerintah daerah akan memperhatikan secara serius semua catatan, saran dan koreksi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun mendatang,” ujar Bupati Probolinggo Gus dr. Haris.
Ia menyampaikan, bahwa pada tahun 2024 terdapat beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak.
“Dapat kami sampaikan pula bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. dengan penilaian BPK tersebut, menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja di setiap bidang,” pungkasnya.
Meski sejumlah capaian telah diraih dan dirasakan masyarakat, Bupati Haris tidak menampik bahwa Pemkab Probolinggo masih banyak ada kekurangan dan Belum semua program dapat memuaskan masyarakat sepenuhnya.
“Keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja eksekutif semata, tetapi buah kolaborasi semua pihak termasuk DPRD, perangkat daerah, pemerintah desa hingga masyarakat dan sektor swasta. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu, patut kita perkuat komitmen antara pemerintah daerah dan stakeholder untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat ke depan,” tambahnya.
Bupati Haris mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk terus menjaga sinergitas, meningkatkan semangat gotong royong serta terus memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah.
“Proses pertanggungjawaban ini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Bupati Gus Haris menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, serta seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo. Termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Probolinggo secara menyeluruh, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Sehingga program pembangunan dapat terlaksana dan bersinergi dengan baik.
Selain beberapa keberhasilan pada penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024, tentu terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan.
“Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan permohonan maaf kepada pihak legislatif atas ketidak sempurnaan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap agar kemitraan yang sudah tercipta antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Probolinggo dapat terus terjaga dan terjalin dengan baik sampai di masa yang akan datang,” harap Bupati.
Penyerahan rekomendasi ini menandai berakhirnya siklus evaluasi tahunan, namun juga menjadi pijakan awal untuk perencanaan program kerja tahun berikutnya. “Saya berharap semua catatan yang disampaikan DPRD Kabupaten Probolinggo menjadi bahan refleksi dan pemicu untuk peningkatan pelayanan publik,” imbuhnya.
Sebagai pimpinan pemerintahan yang baru, periode 2025-2030, Bupati Gus Haris berharap DPRD Kabupaten Probolinggo tetap mendukung dan memberikan kritik serta saran yang konstruktif kepada kami sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang. “Semoga Allah SWT menyertai segala upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” tutupnya.
Dengan diserahkannya dokumen rekomendasi DPRD, proses evaluasi kinerja Bupati Probolinggo tahun anggaran 2024 secara resmi tuntas. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun tindak lanjut sesuai catatan strategis yang telah disampaikan DPRD Kabupaten Probolinggo demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif. (ACZ)