“Kesadaran perempuan untuk tidak terlibat narkoba harus ditumbuhkan melalui sosialisasi yang masif, khususnya pada organisasi perempuan, lembaga profesi, kalangan akademisi, Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA), Pusat Studi Wanita (PSW), majelis taklim, hingga sekolah minggu.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar MUI), Titik Haryati, menyatakan keprihatinannya terhadap makin banyaknya perempuan yang terjerat sindikat narkoba karena imbalan yang besar, menarik, dan menggiurkan.
“Sifat perempuan yang lembut, luwes, ramah, serta mudah dibujuk dan diiming-imingi menjadi sasaran empuk bagi bandar yang memanfaatkan perempuan dalam bisnis besar narkoba,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Ketua Ganas Annar MUI mengemukakan pernyataan tersebut dalam perbincangan dengan wartawan, menanggapi banyaknya pemberitaan mengenai meningkatnya jumlah perempuan yang terjerat sindikat narkoba. Bahkan, menurut data, sekitar 70 persen warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan tersangkut kasus narkoba.
Menurut Titik, sejak 2010 diperkirakan sekitar 12 persen atau sekitar 30 juta penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ia menegaskan, keterlibatan perempuan dalam kasus narkoba harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Perempuan jangan sampai menjadi pengguna narkoba, apalagi sampai dimanfaatkan oleh sindikat. Masalah baru akan muncul dan tidak kalah membahayakan, seperti penelantaran anak, konflik keluarga, hingga perceraian,” kata pegiat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut.
Sebagai Ketua Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Radikalisme, serta Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika di Perguruan Tinggi DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Titik menegaskan bahwa pendidikan mengenai bahaya narkoba harus diberikan sejak usia dini hingga dewasa.
Ia juga mengingatkan pentingnya Program Prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-7, yang menekankan pentingnya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Terkait upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi, baik kementerian, perusahaan swasta, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Semua elemen bangsa perlu bergerak bersama untuk menciptakan Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba) menuju Indonesia Emas 2045.
“Kesadaran perempuan untuk tidak terlibat narkoba harus ditumbuhkan melalui sosialisasi yang masif, khususnya pada organisasi perempuan, lembaga profesi, kalangan akademisi, Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA), Pusat Studi Wanita (PSW), majelis taklim, hingga sekolah minggu,” ujarnya.
BNN
Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Marthinus Hukom, dalam sambutan puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 26 Juni 2025, mengungkapkan bahwa saat ini hampir lima persen perempuan di Indonesia terlibat dalam sindikat narkoba.
BNN sendiri menggelar peringatan HANI sebagai momentum untuk memperkuat komitmen nasional dalam memerangi kejahatan narkoba, sekaligus menggugah empati publik terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Tema peringatan HANI tahun ini adalah “Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045.”
Marthinus menambahkan, sepanjang April hingga Juni 2025, dari 285 sindikat narkoba yang tertangkap, 29 di antaranya adalah perempuan. Mayoritas dari mereka merupakan ibu rumah tangga dengan motif ingin menafkahi orang tua dan anak, memenuhi kebutuhan keluarga, atau karena dorongan gaya hidup hedonis.(01)
