JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masukan dan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait warga pendatang yang ingin masuk ke Jakarta.
Heru menjelaskan, warga pendatang biasanya belum memiliki tempat tinggal layak dan pekerjaan tetap. Hal itu akan menjadi beban APBD DKI karena Pemprov tetap harus memberi jaminan kepada mereka.
“Sekali lagi intinya mohon dukungan Pak Bappenas, Pak Dirjen (Kemendagri) inilah beban Pemda DKI yang mungkin pejabat DKI sungkan untuk menyampaikan tapi nyatanya ini,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tangerang, perlu bantuan dari Pemerintah Daerah DKI yang kami berikan tetapi melihat potensi. Pemindahan penduduk memang mudah, tetapi jadi beban DKI,” ujar Heru.
“Hari ini perpindahan hanya satu, dua, menit Pak. Ketika di DKI tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan yang layak maka beban kami itu Rp17,1 triliun jaminan kami terhadap masyarakat berpenghasilan rendah,” ucap Heru.
Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa jika hal ini terus terjadi maka Jakarta akan sulit menjadi kota global dalam mendukung perpindahan Ibu Kota Negara.
“Nah ini sekali lagi ke depan bisa tidak bisa menjadi global city karena apalagi nanti sudah di IKN, DKI dilupakan tapi peraturan kependudukannya seperti ini,” kata Heru.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus pada penanganan enam isu prioritas guna mendukung perencanaan program dan kegiatan pembangunan kota global agar ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’.
Selain penanganan kemacetan, prioritas rencana pembangunan Jakarta tahun 2024 sejalan dengan penyelesaian enam isu prioritas nasional lainnya seperti penanggulangan banjir, pemulihan dari perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanganan tengkes (stunting), serta penguatan nilai demokrasi.
“Pastikan aspirasi masyarakat menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangannya usai musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2024 digelar di Ruang Pola, Balai Kota Jakarta, Senin.(03/Ant)
