TANGSEL|SUDUTPANDANG.ID – Meski sejumlah negara di Timur Tengah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia harus tetap bersikap tegas terhadap Zionis Yahudi yang menduduki wilayah Palestina. Itu sesuai amanat Konstitusi (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa Indonesia anti-penjajahan.
Suara agar Indonesia konsisten membela perjuangan Palestina dalam menghadapi Israel itu disampaikan pada Konferensi Internasional Palestina yang bertema “Perspektif sosial, budaya dan kemanusiaan” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Jumat (19/8/2022).
Hadir dalam acara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Al-Shun, Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid, Ketua Palestine Cultural Organization Malaysia (PCOM) Muslim Imran, dan Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasyi.
Disamping pembicara utama, hadir pula sebagai penanggap Ketua Indonesian Society for Middle East Studies Dr. Ryantori, Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ Dr. Asep Setiawan, dan Diplomat Madya Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Dr. Muhammad Yusuf.
“Indonesia perlu secara tegas menyatakan Israel sebagai negara yang menjalankan sistem apartheid, dengan target agar Israel diperiksa Mahkamah Pidana Internasional. Apartheid yang pernah diterapkan sebagai sistem diskriminasi rasialis di Afrika Selatan itu telah ditetapkan dalam Pasal 7 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional sebagai kejahatan HAM,” kata Dr. HidayatNurwahid.
Wakil Ketua MPR itu lebih lanjut mengemukakan, Israel telah terbukti melakukan kejahatan apartheid terhadap bangsa Palestina, sebagaimana dinyatakan oleh Pemerintah Afrika Selatan, lembaga-lembaga HAM di Palestina, dan lembaga-lembaga HAM internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty Internasional.
Ia juga menyatakan, bangsa Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip “two-state solution“.
Perlunya sikap tegas itu juga disuarakan Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod terkait rencana Piala Dunia U20 di Indonesia tahun depan. Indonesia, lanjutnya, harus tegas karena tahun depan akan ada turnamen tingkat dunia, dimana Israel masuk dalam tim yang akan bermain.
Disebutkannya pula bahwa ketegasan Indonesia akan berhadapan dengan negara-negara Barat pendukung Israel seperti terjadi dalam Piala Dunia di Qatar beberapa waktu sebelumnya. Ketika itu Israel hadir dengan nama “Occupied Palestinian Territories” (Wilayah Palestina yang diduduki).
Tindakan Apartheid
Sementara itu Ketua Palestine Cultural Organization Malaysia (PCOM) Muslim Imran yang berkantor di Kuala Lumpur secara khusus menyoroti tindakan Israel yang memberlakukan sistem apartheid.
“Pendudukan Israel telah berkembang menjadi sistem apartheid penuh, di mana satu kelompok orang (Zionis Yahudi Israel) berusaha untuk mendominasi orang lain (Arab Palestina) atau bahkan melenyapkan mereka sama sekali,” katanya.
Kemudian, ditegaskannya bahwa hanya karena adanya perlawanan Palestina dan Arab, pendudukan ekspansionis itu relatif terkendali. Jika tidak, Israel bisa menjadi kekuatan regional utama yang melakukan kejahatan yang lebih besar.
Menurut Muslim Imran, meskipun berulangkali menegaskan sebagai negara yang menganut demokrasi dan menyangkal adanya apartheid, Israel telah menerapkan sistem apartheid formal di bawah kepemimpinan elit politik Zionis sayap kanan yang chauvinistik dan telah memerintah sejak tahun 2000.
Pada kesempatan yang sama, Dubes Palestina Zuhari Al-Shun menekankan perlunya mengakhiri penjajahan Israel karena bangsa Palestina sudah menderita sangat lama.
Pendudukan Israel terhadap Palestina, lanjutnya, adalah illegal, dan Palestina akan teguh untuk mencapai kemerdekaan.
Acara “International Seminar Palestine Issues: Perspective Social, Cultural and Humanitarian” itu sendiri diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ bekerjasama dengan Palestine Cultural Organization Malaysia.
Dalam acara itu Dekan FISIP UMJ Dr Evi Satispi menyampaikan pesan seminar yang diwakili Dr. Asep Setiawan, Kaprodi S2 Ilmu Politik FISIP UMJ.
Sementara itu pimpinan FISIP UMJ, dosen dan sejumlah mahasiswa S1 dan S2 hadir, baik secara langsung maupun melalui aplikasi zoom.(red)
