“Sebagai catatan aspirasi yang akan diselesaikan, di antaranya perbaiki jembatan, peningkatan jalan tani (tanggul) setinggi 1 meter, bronjong DAS, drainase sepanjang 2 km dari lapangan Sie sampai depan kantor BRI Monta. Kemudian agenda jangka panjang menjadikan Lakompo Desa pemekaran Sie dan Tangga.”
BIMA, SUDUTPANDANG.ID – Dibalut agenda silaturrahmi Idul Fitri, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Rauf, S.T., M.M, mengunjungi Dusun Lakompo, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Kamis (5/5/2022) lalu.
Kunjungan di luar reses ini juga untuk menindaklanjuti pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) mengantisipasi banjir di Desa Tangga, khususnya Dusun Lakompo.
Menurut wakil rakyat Fraksi Demokrat ini, apa yang dirinya lakukan bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya konstituennya di Dapil IV (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu).
“Sudah menjadi kewajiban saya untuk menjawab kepercayaan rakyat, saya akan terus berjuang bersama rakyat,” ujar Abdul Rauf, dalam keterangan pers, Sabtu (7/5/2022).
Sebelumnya, legislator yang dikenal merakyat ini bersilaturahmi pada Selasa (3/5/2022) untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Dusun Lakompo.
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, Kamis (5/5/2022, Abdul Rauf kembali mendatangi dusun tersebut.
Kali ini, politisi Partai Demokrat itu datang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima Drs. Taufik, S.T., M.T, anggota DPRD Kabupaten Bima M. Sidik, S.H., Ismail Jafar, S.Ag, Ofan dan para tokoh masyarakat.
Seperti pada kehadiran Abdul Rauf sebelumnya, masyarakat kembali mengeluhkan soal luapan air yang dipicu bangunan jembatan menuju Dusun Diha. Diduga tidak konstruktif ditambah kondisi tanggul di sebelah barat jembatan yang sudah tidak layak untuk menahan luapan air.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Abdul Rauf sebagai inisiator pun langsung menyanggupi dengan mengalokasikan dana aspirasi tahun ini untuk peningkatan tanggul.
“Selebihnya ada teman-teman di kabupaten yang membantu memecahkan persoalan ini, dan sengaja juga kita hadirkan Kepala Dinas Perkim yang tentunya memiliki kewenangan khusus terkait tata kota di Lakompo ini. Nanti kami juga akan mengkoordinasikan dengan pihak BWS yang sepenuhnya menangani DAS,” terang Abdul Rauf.
Rp100 Miliar
Kadis Perkim Taufik menjelaskan bahwa pihaknya akan meninjau langsung lokasi agar dapat menganalisa lebih teknis.
“Diawali dengan mengkaji persoalan ini dari hulu dan hilir, untuk pemukiman kami bersama legislatif akan mencoba merumuskan solusi dari berbagai keluhan yang ada, sementara untuk DAS nanti BWS akan menjawab, karena untuk kota dan kabupaten Bima saat ini sudah terparkir dana lebih dari Rp100 miliar untuk normalisasi DAS, mudah-mudahan berkenaan dengan lokasi yang dikeluhkan,” papar Taufik.
Usai sesi tanya jawab, rombongan didampingi tokoh masyarakat meninjau langsung lokasi yang dikeluhkan warga.
Sebagai catatan aspirasi yang akan diselesaikan, di antaranya perbaiki jembatan, peningkatan jalan tani (tanggul) setinggi 1 meter, bronjong DAS, drainase sepanjang 2 km dari lapangan Sie sampai depan kantor BRI Monta. Kemudian agenda jangka panjang menjadikan Lakompo Desa pemekaran Sie dan Tangga.(Teguh)
