“Upaya merevisi atau menghapus bagian ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI yang akan merevisi sejarah nasional, termasuk Tragedi Mei 1998. Menurut IPTI, tragedi tersebut merupakan bagian kelam perjalanan bangsa yang tidak boleh dikaburkan atau diselewengkan.
Siaran pers IPTI yang diterima Senin (16/6/2025) menyebutkan, tragedi Mei 1998 adalah luka sejarah yang menewaskan ratusan jiwa dan menyisakan trauma mendalam, khususnya bagi warga keturunan Tionghoa.
“Upaya merevisi atau menghapus bagian ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” tegas Sekretaris Jenderal DPP IPTI, Yen Yen Kuswati, dalam pernyataan resminya.
IPTI menilai revisi sejarah menjelang HUT ke-80 RI justru berpotensi memanipulasi fakta demi kepentingan politik sesaat. Mereka menegaskan bahwa generasi penerus bangsa berhak mendapatkan narasi sejarah yang utuh, jujur, dan manusiawi.
Dalam pernyataannya, IPTI juga menyampaikan kekecewaan mendalam atas pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, yang dianggap menyinggung sensitivitas Tragedi Mei 1998 dan menyulut kontroversi di ruang publik.
“Pernyataan Fadli Zon mencerminkan kurangnya empati dan pemahaman sejarah. Sebagai tokoh publik, ia semestinya menjaga etika dalam bertutur dan bersikap. Kami mendesak agar ia meminta maaf secara terbuka,” kata Yen Yen.
IPTI juga mempertanyakan kelayakan Fadli Zon memimpin Kemenbud jika tidak memiliki sensitivitas terhadap sejarah dan memori kolektif bangsa.
IPTI menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebenaran sejarah dan menolak segala bentuk pemutihan atau revisi yang merugikan korban dan mencederai kemanusiaan.
“Keadilan sejarah adalah bagian dari keadilan sosial. Menghapus atau mengubah fakta masa lalu hanya akan membuka luka baru. Sejarah, baik pahit maupun manis, harus dijaga sebagai cermin bangsa,” ujarnya.
Mereka menegaskan akan terus berada di garis depan dalam mengawal nilai-nilai kebangsaan, menjaga marwah sejarah, serta memperjuangkan keadilan dan penghormatan terhadap para korban Tragedi Mei 1998.
Sejarah bukan hanya tentang masa lalu
Sebelumnya, Menbud Fadli Zon menyampaikan komitmennya terhadap partisipasi publik dalam penyusunan sejarah nasional.
Ia membuka ruang dialog secara langsung dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa sejarah yang ditulis benar-benar mewakili keragaman perspektif dan nilai kemanusiaan
“Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang tanggung jawab kita di masa kini dan masa depan. Karena itu, mari kita menjadikannya ruang bersama untuk membangun pembelajaran, empati, dan kekuatan pemersatu,” ujar Fadli dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).(01)
