JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Istana menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan program untuk keluarga miskin. Penyalurannya tidak terkait dengan proses pemilihan umum (pemilu). Meski, pelaksanaannya bersamaan dengan masa kampanye.
”Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana kemarin (4/1). Pendanaan bansos bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah disetujui DPR.
Ari mengaku mendengar adanya permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu. Menurut dia, penundaan tersebut harus memikirkan dampaknya terhadap keluarga miskin. Sebab, harga bahan pokok naik dan itu mengakibatkan kesulitan bagi mereka.
”Karena tujuan utama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” paparnya.
Penyaluran bansos, lanjut dia, juga sudah jelas. Bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Data sesuai dengan nama dan alamat penerima. Ari menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program agar penyaluran tepat sasaran. ”Penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaannya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,” katanya.
Ari menyebut bansos sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Caranya dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan perbaikan infrastruktur.
Terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak sepakat jika bansos distop gara-gara khawatir ditunggangi kepentingan politik. Apalagi, bansos didanai APBN dan untuk masyarakat miskin. ”Apalagi kalau menyasar masyarakat miskin ekstrem. Kebutuhan mereka tetap jalan, masak bantuan distop,” katanya.
Selama belum dicarikan solusi penggantinya, kata dia, bansos harus tetap disalurkan. Termasuk saat menyambut gelaran pemilu seperti sekarang. Menurut Trubus, bansos bisa distop apabila ada gantinya. Misalnya, untuk sementara waktu dana bansos diganti dengan CSR perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan pelat merah.
Menurut Trubus, keberadaan bansos sejak awal memang bermuatan politis. Saat ini tinggal peran Bawaslu di seluruh tingkatan untuk mengawasi penyalurannya. Apakah benar dalam penyaluran bansos ada muatan politik praktis. Misalnya, ditempeli gambar kandidat tertentu.
Trubus tidak menutup mata bahwa bansos pemerintah kerap digaungkan oleh tim sukses kandidat tertentu sebagai program Jokowi. Karena itu, dia berharap Jokowi berkenan memanggil seluruh kontestan Pilpres 2024. Supaya dalam kampanye mereka tidak membawa-bawa program pemerintah seperti bansos dan sejenisnya. Dengan begitu, keberadaan bansos tidak dipolitisasi dan menguntungkan salah satu kandidat saja.(03/JP)
