“Di tengah krisis yang bertumpuk, Idulfitri menjadi bukan sekadar perayaan, melainkan titik awal untuk memulihkan keberanian.”
Oleh: Tundra Meliala Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat
Di bulan puasa tahun ini, suasana batin publik seolah digulung gelombang yang tak kunjung reda. Dari dalam negeri, isu ekonomi, hukum, hingga kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menyita perhatian. Dari luar, bayang-bayang konflik global, termasuk eskalasi ketegangan Iran-Amerika Serikat, menghadirkan kecemasan baru. Dunia terasa gaduh, sementara ruang batin masyarakat kian sesak.
Kita berpuasa dalam lanskap krisis yang bertumpuk. Di tengah situasi itu, muncul satu pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur: apakah masyarakat Indonesia mulai terbiasa, atau bahkan kebal, terhadap tekanan yang terus-menerus?
Data memberi petunjuk awal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2024 berada di angka 9,03 persen. Sementara itu, rasio gini sebagai indikator ketimpangan bertengger di kisaran 0,38 pada 2023. Angka-angka ini memang tidak ekstrem, tetapi cukup menunjukkan bahwa jurang sosial tetap terbuka lebar. Di kota-kota besar, tekanan justru terasa lebih tajam: biaya hidup meningkat, akses perumahan semakin sulit, dan pekerjaan formal tidak selalu tersedia.
Dalam situasi seperti itu, persoalan yang muncul bukan sekadar kekurangan, melainkan kelelahan kolektif.
Kita menyaksikan pasangan muda yang menunda membeli rumah karena harga yang tak terjangkau. Mereka yang bekerja keras tetap merasa jauh dari rasa aman secara ekonomi. Di sektor hukum, kepercayaan publik juga kerap terguncang oleh kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan sikap apatis bukan karena masyarakat tidak peduli, melainkan karena merasa tak berdaya.
Di titik inilah, kata “kebal” menjadi relevan. Kebal bukan berarti kuat; ia bisa berarti mati rasa.
Fenomena ini tampak dalam keseharian. Banyak orang memilih diam ketika menghadapi ketidakadilan, bukan karena setuju, melainkan karena lelah melawan sistem yang terasa tak berubah. Aspirasi publik seperti teredam oleh kenyataan bahwa suara individu jarang berdampak signifikan.
Dalam psikologi sosial, kondisi ini dikenal sebagai learned helplessness, ketika individu merasa bahwa upaya apa pun tidak akan mengubah keadaan, sehingga memilih berhenti mencoba. Dalam konteks Indonesia, gejala ini menemukan bentuknya dalam sikap “yang penting bertahan”.
Puasa, dalam situasi seperti ini, menemukan makna baru. Ia tidak lagi semata ritual spiritual, melainkan juga mekanisme bertahan hidup.
Menahan lapar dan haus menjadi simbol yang lebih luas: menahan amarah terhadap ketidakadilan, menahan kekecewaan terhadap negara, bahkan menahan keputusasaan terhadap masa depan. Puasa menjadi latihan diam dan, dalam batas tertentu, legitimasi untuk diam.
Idulfitri, yang secara teologis dimaknai sebagai kemenangan, pun mengalami pergeseran dalam praktik sosial. Kemenangan itu tidak lagi semata tentang menaklukkan hawa nafsu, melainkan tentang keberhasilan bertahan melewati tekanan hidup yang tak kunjung reda.
Kita merayakan bukan karena semua persoalan selesai, melainkan karena kita masih sanggup berdiri.
Lebaran, dengan simbol kemenangan dan kembali ke fitrah, seharusnya tidak dimaknai sebagai garis akhir dari perjuangan batin, melainkan titik awal untuk memulihkan keberanian. Kemenangan sejati bukan hanya soal berhasil bertahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk tetap peduli dan, ketika perlu, berani bersuara.
Sebab, sebuah bangsa tidak runtuh hanya karena krisis yang bertubi-tubi. Ia runtuh ketika warganya berhenti percaya bahwa keadaan masih bisa diubah.
Mungkin, di tengah segala tekanan ini, tantangan terbesar kita bukan sekadar bertahan hidup, melainkan menjaga agar hati tidak benar-benar menjadi kebal.(*)
*Penulis adalah Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia AMKI Pusat
Disclaimer: Opini ini disusun berdasarkan pandangan pribadi penulis. Opini ini bertujuan memperkaya diskursus publik dan mendorong dialog kebangsaan yang konstruktif.
