DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Dalam suasana khidmat dan penuh semangat reflektif, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80 pada Jumat (22/8/2025).
Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang memperkuat komitmen terhadap reformasi hukum yang berkelanjutan, sejalan dengan tema yang diusung tahun ini: “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan.”
Seluruh jajaran Kemenkum di wilayah Bali turut hadir, menjadikan peringatan ini tidak hanya sebagai seremonial tahunan, tetapi juga sebagai landasan untuk melangkah maju menghadapi tantangan zaman.
Hadir juga jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta unit kerja lainnya di wilayah Bali.
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Kemenkum dalam menjaga, menegakkan, dan mengembangkan hukum sebagai pilar utama negara.
Tema besar Hari Pengayoman ke-80 dimaknai sebagai ajakan untuk menengok ke belakang dan melangkah ke depan. Menengok ke belakang berarti mengenang perjuangan para pendahulu yang berhasil membangun sistem hukum dari kondisi pascakolonial menjadi fondasi bagi negara merdeka.
Sementara itu, melangkah ke depan menuntut seluruh jajaran Kemenkum untuk menyiapkan sistem hukum yang relevan dengan tantangan era digital, tuntutan transparansi, serta dinamika global yang semakin kompleks.
Dalam amanat yang dibacakan, Eem Nurmanah juga menyampaikan pesan penting dari Presiden RI Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan dalam pidato kenegaraan. Presiden menegaskan bahwa bangsa besar bukan hanya ditandai oleh gedung-gedung tinggi, melainkan oleh tegaknya rule of law.
Tanpa hukum yang kuat, perekonomian menjadi rapuh, demokrasi goyah, dan persatuan bangsa terancam. Pesan ini menjadi pengingat bahwa reformasi hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, Eem Nurmanah menyampaikan harapannya bahwa Hari Pengayoman ke-80 dapat menjadi refleksi sekaligus pengingat bahwa tugas generasi saat ini bukan hanya menjaga warisan para pendahulu, tetapi juga menyiapkan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Kami berkomitmen menjadikan hukum sebagai pelindung, pengayom, dan penguat persatuan bangsa,” ujarnya.
Penghargaan
Rangkaian upacara juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah mitra kerja dan pegawai teladan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi, kerja sama, dan dedikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di wilayah Bali.
Beberapa penerima penghargaan antara lain I Wayan Buana, NLP, Kepala Desa Medahan, Kabupaten Gianyar, Ir. I Nengah Mawan, NLP, Kepala Desa Gubug, Kabupaten Tabanan, dan I Made Separsa, NLP, dari DPD Non Litigation Peacemaker Association Wilayah Bali.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Badung, Pimpinan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Bali, Rektor Institut Seni Indonesia Bali, Dinas Koperasi Provinsi Bali dan Made Yuda Yudistira.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus mendukung pembangunan hukum di Bali serta memperkuat sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Bali. Apresiasi ini juga menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas kementerian tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat, lembaga, dan mitra strategis lainnya.
Kerja Sama
Selain pemberian penghargaan, upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80 juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
Kakanwil Kemenkum Bali menandatangani nota kesepahaman bersama Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Ngurah Rai, Forum Keluarga Spesial Indonesia Wilayah Bali, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Wilayah Bali, serta Cahaya Ladara Nusantara Wilayah Bali.
Kerja sama ini difokuskan pada fasilitasi pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif, ramah, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Upaya ini sekaligus mendukung agenda nasional dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak.
Peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Bali ditutup dengan tekad bersama untuk terus menjaga warisan bangsa di bidang hukum, serta berkomitmen melanjutkan reformasi hukum secara konsisten.
Dengan semangat kebersamaan, diharapkan momentum ini mampu memperkuat peran Kemenkumham dalam mengawal Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan.(One/01)