JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID –Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melantik sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan meluncurkan logo baru. Untuk merayakan kegiatan tersebut, Kementerian PKP juga mengadakan pentas seni yang diisi oleh Dewa 19 pada Jumat (21/2/2025).
Hal itu pun menuai kritik karena konser dilakukan di tengah program pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan Maruarar Sirait alias Ara mengklaim tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar band Dewa 19 miliki musisi sekaligus Politikus Gerindra Ahmad Dhani itu.
“Gini ya teman-teman, kalau kita bersahabat, tidak semua itu urusannya uang. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar,” kata Ara ketika dikutip Minggu (23/2/2025).
Menurut Ara, Ahmad Dhani beberapa kali manggung tanpa tarif. Penampilan tanpa tarif itu termasuk yang diselenggarakan di kementeriannya nanti malam.
“Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja,” ucap Ara.
Sementara Ahmad Dhani pun menambahkan, Ara meminta pihaknya untuk tampil di acara Kementerian PKP belum lama ini. Ia kemudian menyetujuinya dan memutuskan untuk perform secara gratis.
“Ya, kemarin, tahun 2024 kemarin, Dewa19 banyak dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis nggak apa-apa lah. Ngepur, ngepur,” katanya.
“Ya karena Bang Ara bilang, satu nggak ada budgetnya yaudah nggak apa-apa. (Efisiensi ya?) Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?” sambungnya.
Dhani mengungkapkan Dewa 19 akan membawakan sekitar 10 lagu pada acara tersebut.
Hadirnya Dewa 19 di acara Kementerian PKP menuai sorotan warganet usai diunggah akun @BosPurwa di media sosial X pada Kamis, 20 Februari 2025. Postingan dengen keterangan “Efisiensi? Pentas seni dewa 19” itu dikomentari sejumlah warganet lantaran digelar di tengah kebijakan efisiensi pemerintah melalui pemangkasan anggaran.
“Cuma launching logo undang Dewa 19,” komentar akun @MikaelDe
“Hidup efisiensi,” komentar akun @ArtoJumi*****.
“Demi launching logo Kemen PKP efisiensi pun jadi tidak bermakna. Efisiensi hanya untuk rakyat, tidak bagi pejabat,” komentar akun @wans******.
“Apa urgensinya ganti logo? Ahhhh pemborosan anggaran aja,” komentar akun @ren_im******.(PR/04)
