Kepala BNPB Tinjau Dampak Erupsi Semeru di Pronojiwo: Masa Tanggap Darurat Diperpanjang, Relokasi Warga Dipercepat

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., meninjau secara langsung wilayah yang terdampak di Kecamatan Pronojiwo,
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., meninjau wilayah yang terdampak erupsi Semeru di Kecamatan Pronojiwo,

LUMAJANG – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Penanganan bencana erupsi Gunung Semeru kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Pada Selasa (25/11/2025), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., meninjau secara langsung wilayah yang terdampak di Kecamatan Pronojiwo,

Kabupaten Lumajang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penanganan darurat hingga upaya pemulihan pasca-erupsi berjalan sesuai kebijakan nasional dan instruksi Presiden.

Turut mendampingi dalam agenda lapangan ini Bupati Lumajang, Danrem 083/Baladhika Jaya, Dandim 0821/Lumajang, serta Danyon 527/Baladewa Yudha. Rombongan memusatkan perhatian pada Desa Supiturang, salah satu area yang mengalami kerusakan paling parah akibat awan panas guguran pada erupsi 19 November 2025.

Tanggap Darurat Resmi Diperpanjang
Setelah meninjau kondisi terbaru, Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa tahap pertama masa tanggap darurat yang berakhir hari ini resmi diperpanjang selama tujuh hari ke depan.

BACA JUGA  Sesosok Jasad Bayi Ditemukan di Jakbar

“Siang ini kami meninjau langsung penanganan di lapangan. Berdasarkan evaluasi, masa tanggap darurat perlu diperpanjang agar penanganan bagi warga terdampak dapat dilakukan secara maksimal,” ungkapnya.

BNPB memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan berdasarkan standar kebencanaan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur TNI–Polri.

Erupsi Berulang dan Dampak Signifikan
Dalam keterangannya, Kepala BNPB menyoroti bahwa aktivitas erupsi Semeru terus terjadi hampir setiap tahun sejak 2020. Peristiwa pada 19 November 2025 termasuk yang memberikan dampak cukup besar terhadap pemukiman, terutama di Dusun Sumbersari dan Supiturang.

Sistem pengungsian berjalan tertib. Pada siang hari sebagian warga memanfaatkan kesempatan untuk mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan, sementara malam hari mereka kembali ke pengungsian untuk menghindari risiko lanjutan.

BACA JUGA  Apel Akbar Kebangsaan Ojol Indonesia di Polres Pasuruan Wujud Sinergi Jaga Kamtibmas

Masalah Permukiman Zona Merah
Letjen Suharyanto juga mengingatkan kembali bahwa warga Sumbersari pernah disediakan hunian tetap (Huntap) di Desa Sumbermujur setelah erupsi besar 2021. Namun sebagian masyarakat memilih tetap tinggal di zona rawan karena lokasi tersebut dekat dengan lahan pertanian dan sumber penghidupan mereka.

“Warga yang terdampak saat ini merupakan mereka yang sebelumnya menolak relokasi karena faktor jarak dan pekerjaan,” jelasnya.

100 Rumah Terdampak, Relokasi Dipastikan Berjalan
Data sementara menunjukkan sekitar 100 rumah terdampak, dengan 22 rumah mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan relokasi kembali, namun dengan pendekatan baru.

Relokasi akan diarahkan ke lokasi yang tidak jauh dari Dusun Sumbersari sehingga warga dapat tetap dekat dengan sumber mata pencaharian. Bupati Lumajang telah menyiapkan rencana lokasi sesuai aspirasi warga.(ACZ)