“Meski prospek pasar keuangan terlihat lebih positif, apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah, kondisi tersebut akan menjadi sinyal bahwa tahun depan tetap menjadi periode penuh tantangan.”
Oleh: Muhammad Sarwani
Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi ajang tarik-menarik antara para ekonom dan sejumlah lembaga kajian dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu meyakini angkanya akan mencapai 6 persen, jauh di atas konsensus para ahli ekonomi yang memperkirakan paling banter 5,4 persen. Bahkan, ada yang memprediksi hanya berada di level 5,2 persen.
Prediksi Purbaya bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6 persen pada tahun depan bukan tanpa alasan. Ia menyebutkan sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Purbaya menjelaskan kebijakan tersebut menyangkut upaya menjaga disiplin fiskal agar tersedia ruang yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi.
Jika hal ini dijalankan secara konsisten, ia percaya kebijakan tersebut akan membawa ekonomi Indonesia ke arah yang benar. Disiplin fiskal itu antara lain mencakup upaya menjaga defisit agar tetap aman di bawah tiga persen sesuai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, sehingga APBN dapat berjalan efektif.
Ia mencatat kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. Aktivitas ekonomi meningkat dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2025.
Momentum pertumbuhan 5,04 persen pada kuartal III 2025 tersebut diperkirakan menciptakan 1,9 juta lapangan kerja serta menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 4.000 orang menjadi 7,46 juta jiwa dibandingkan Agustus 2024.
Geliat ekonomi itu ditopang oleh kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 4,89 persen, meningkatnya mobilitas masyarakat, transaksi digital, serta implementasi paket kebijakan pemerintah.
Konsumsi pemerintah juga tercatat meningkat sebesar 5,49 persen dengan pertumbuhan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar 19,3 persen dan 9 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh sebesar 5,04 persen.
Pemerintah sejatinya telah menebar sejumlah insentif sejak awal 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang bertahan di bawah 5 persen.
Insentif tersebut antara lain berupa diskon pajak untuk sejumlah komoditas tertentu. Komoditas yang memperoleh potongan pajak tersebut antara lain tepung terigu, gula industri, kendaraan listrik, kendaraan hibrida, dan mobil impor utuh. Insentif serupa juga diberikan untuk pembelian rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Selain itu, terdapat bantuan 10 kilogram beras bagi 16 juta penduduk miskin, diskon tarif listrik, diskon iuran kecelakaan kerja, bantuan tunai bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pembebasan pajak PPh Pasal 21 bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan.
Insentif juga dinikmati kalangan pebisnis. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah menetapkan PPh final sebesar 0,5 persen, subsidi bunga 5 persen untuk revitalisasi mesin produksi bagi industri padat karya, serta pembebasan bea masuk impor mobil listrik.
Total nilai keseluruhan insentif tersebut mencapai Rp38,6 triliun. Insentif ini diharapkan menjadi pelumas bagi mesin ekonomi agar bergerak lebih cepat, bertenaga, dan mampu menjaga performa perekonomian dari hantaman ketidakpastian global akibat sejumlah konflik yang belum terselesaikan, seperti perang Rusia-Ukraina, gejolak di Timur Tengah, serta perang dagang.
Obral insentif tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen dalam lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, level yang belum pernah dicapai sejak tumbangnya Orde Baru pada 1998.
Sejumlah insentif itu kemudian diracik dengan 17 Program Prioritas, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan penerimaan negara. Realisasinya antara lain terlihat dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS.
Pemerintah juga menggenjot penerimaan negara melalui program hilirisasi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hasilnya terlihat dari peningkatan nilai ekspor nikel dari semula sebesar US$4 miliar pada 2017 menjadi US$33,52 miliar pada 2023, atau melonjak 745 persen setelah bahan mentah mineral tersebut diolah lebih lanjut.
Di sisi lain, pemerintah juga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Sejumlah wilayah disiapkan untuk menampung para pengusaha, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kendal, dan Galang Batang.
Hasilnya, hingga tahun lalu investasi yang masuk telah mencapai Rp82,6 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 42.930 orang.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga diharapkan diperoleh dari perbaikan atas gangguan ekonomi yang muncul pada September lalu akibat kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Menkeu menyatakan langkah baru pemerintah mencakup peningkatan iklim investasi serta perlindungan ekosistem pasar domestik melalui pemberantasan impor ilegal dan penindakan terhadap barang ilegal yang berpotensi merusak daya saing industri dalam negeri.
Pemerintah juga akan memperkuat sektor riil yang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Penguatan sektor riil tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan yang lebih agresif.
Pertumbuhan Tak Capai 6 Persen
Berbeda dengan pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat mencapai 6 persen, sejumlah lembaga kajian, termasuk Bank Indonesia, memprediksi pertumbuhan tidak akan sebesar itu, paling tinggi sekitar 5,4 persen.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di level 5,33 persen. Jika pemerintah mempercepat belanja fiskal, pertumbuhannya dinilai bisa meningkat hingga 5,4 persen.
Lembaga lain bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Bank Permata, misalnya, melalui Permata Institute for Economic Research (PIER), memperkirakan ekonomi nasional hanya tumbuh di kisaran 5,1-5,2 persen.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih rendah ini diduga karena PIER memasukkan variabel global dalam analisisnya. Lembaga tersebut menilai pemulihan ekonomi tetap berjalan, tetapi dengan laju moderat seiring tantangan internasional dan domestik yang menekan aktivitas ekonomi.
Indonesia diperkirakan akan terdampak perlambatan ekonomi global, terutama yang berasal dari Amerika Serikat dan China sebagai penggerak utama ekonomi dunia.
Di sisi lain, inflasi diprediksi meningkat sebagai respons atas kebijakan propertumbuhan di kisaran 2–2,5 persen, relatif sama dengan level tahun ini. Inflasi pada level tersebut masih memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk tetap bersikap akomodatif.
Iklim positif justru diperkirakan akan menaungi pasar keuangan Indonesia pada tahun depan seiring proyeksi pelemahan bertahap dolar AS dan menurunnya imbal hasil US Treasury, yang berpotensi menarik kembali arus modal global ke Indonesia dan negara berkembang lainnya.
Meski prospek pasar keuangan terlihat lebih positif, apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah, kondisi tersebut akan menjadi sinyal bahwa tahun depan tetap menjadi periode penuh tantangan.
Sejumlah variabel, seperti stabilitas politik, reformasi struktural, serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, akan turut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan ini juga belum memasukkan dampak bencana yang dialami Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terhadap perekonomian nasional.
Para ekonom baru menghitung kerugian akibat bencana tersebut sebesar Rp68 triliun, belum termasuk dampak terhentinya aktivitas ekonomi akibat putusnya jembatan dan jalan, serta rusaknya fasilitas umum, pabrik, dan infrastruktur lainnya.
Purbaya boleh saja optimistis ekonomi akan tumbuh tinggi pada tahun depan, tetapi perhitungannya tetap harus berpijak pada realitas di lapangan.
*Penulis adalah Wartawan Senior, Wakil Ketua Bidang Ekuin PWI Pusat, dan mantan Redaktur Ekonomi Makro Harian Bisnis Indonesia
