“Kami perlu mendorong prinsip bahwa yang datang adalah mereka yang siap bekerja, bukan mereka yang justru menambah masalah bagi kota.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyoroti potensi lonjakan pendatang ke Jakarta pasca liburan Hari Raya Idulfitri 2026. Kevin meminta agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap arus masuk warga dari luar daerah, yang selama ini rutin terjadi setiap tahun setelah Lebaran.
Menurut Kevin Wu, lonjakan pendatang yang tidak terkendali dapat memperburuk berbagai masalah di Jakarta, terutama dalam sektor lapangan pekerjaan yang sudah terbatas.
“Fenomena lonjakan pendatang pasca-Lebaran ini memang rutin terjadi dan harus disikapi dengan serius karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga Jakarta,” ujar Kevin Wu dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).
Ia mengkhawatirkan kedatangan pendatang dalam jumlah besar akan semakin memadati Jakarta dan menambah tekanan pada fasilitas publik serta meningkatkan angka pengangguran.
Kevin juga menekankan bahwa prioritas pemerintah harus tetap pada perlindungan dan kesejahteraan warga Jakarta yang telah lebih dulu tinggal dan berkontribusi di kota ini.
“Jangan sampai warga kita sendiri justru semakin terpinggirkan akibat tidak terkendalinya arus pendatang yang masuk,” kata Legislator Dapil Jakarta 10 (Grogol Petamburan, Kembangan, Tamansari, Kebon Jeruk, dan Palmerah) itu.
Meskipun Jakarta dikenal sebagai kota yang terbuka bagi siapa saja yang mencari kesempatan, terutama untuk bekerja, Kevin mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat.
“Kami di DPRD melihat Jakarta tidak bisa menutup diri, tetapi juga tidak boleh terlalu longgar tanpa kontrol. Banyak pendatang yang datang tanpa keterampilan dan tanpa kepastian kerja, sehingga menambah beban kota dan memicu masalah sosial,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Kevin mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memperketat pendataan pendatang baru, mulai dari Dukcapil hingga tingkat RT/RW.
Menurutnya, pendataan yang lebih detail akan memastikan bahwa setiap pendatang memiliki identitas yang jelas, tujuan yang pasti, dan tempat tinggal yang layak.
“Kami mendorong Pemprov untuk mengambil langkah tegas dalam hal ini. Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh dan memastikan bahwa pendatang yang masuk siap berkontribusi secara positif,” ujarnya.
Selain itu, Kevin mengusulkan kebijakan selektif berbasis kesiapan ekonomi. Jakarta, menurutnya, harus lebih selektif dalam menerima pendatang baru, yakni mereka yang siap bekerja dan berkontribusi pada perekonomian kota, bukan justru menambah beban.
“Kami perlu mendorong prinsip bahwa yang datang adalah mereka yang siap bekerja, bukan mereka yang justru menambah masalah bagi kota,” lanjut Kevin.
Lapangan Kerja
Selain pengawasan yang ketat terhadap pendatang baru, Kevin juga menekankan pentingnya memperluas lapangan pekerjaan di Jakarta.
Ia mendorong Pemprov DKI untuk memperkuat program penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi warga Jakarta agar mereka tidak kalah bersaing di daerahnya sendiri.
“Pemerintah harus lebih aktif dalam menciptakan peluang kerja, khususnya untuk warga Jakarta, agar mereka tetap unggul dalam kota yang mereka tinggali,” ujarnya.
Kevin mengingatkan bahwa jika pengelolaan arus pendatang tidak dilakukan dengan serius, hal ini bisa berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar di kemudian hari.
“Jika fenomena ini tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bom waktu sosial. Oleh karena itu, pendekatannya harus lebih strategis dan berpihak pada warga Jakarta,” tegasnya.
Menurut Kevin, Jakarta harus tetap terbuka bagi pendatang yang dapat berkontribusi, namun tidak boleh kehilangan kendali atas potensi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
“Jakarta harus tetap terbuka, tetapi jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri,” pungkasnya.(PR/01)
