JAKARTA, SUDUTPANDANG.DI – Pembahasan tentang data pertahanan yang ditagih dalam debat capres 2024 putaran ketiga pada Minggu (7/1) kemarin, hingga saat ini masih topik perbincangan yang hangat
Seperti diketahui, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo seolah kompak menyerang Prabowo ihwal data pertahanan. Namun, Prabowo Subianto selaku capres rival sekaligus Menteri Pertahanan RI, menolak untuk membuka data pertahanan negara.
Alasannya, Prabowo yang sudah berpengalaman di dunia militer itu, merasa bahwa data pertahanan tidak bisa dibuka di hadapan publik. Jika ingin mengetahui faktanya, kata Prabowo, kedua lawannya itu bisa melihatnya di luar forum debat.
Hal itu lantas memicu berbagai respon publik. Banyak yang mengira bahwa Prabowo seperti berkilah dari pertanyaan lawannya, namun tak sedikit pula yang mendukung respon Menhan tersebut.
Komisi I DPR RI yang menaungi bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Serta Intelijen, akhirnya ikut buka suara soal ini.
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Prabowo dengan menolak desakan rivalnya, adalah benar.
“Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidenti. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” kata Meutya, dilansir dari Antara, Senin (8/1).
Menurutnya, siapapun termasuk para capres yang meminta agar data pertahanan dibuka ke publik, dinilai tidak cukup mengerti resiko besar yang bisa ditimbulkan dari itu.
“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik meski sudah dicecar sebegitu rupa,” lanjutnya.
Membuka data pertahanan di hadapan publik, kata dia, sangat riskan bagi kedaulatan negara. Terlebih lagi di forum debat publik yang banyak media meliput, maka akan sangat mudah rahasia negara menjadi sorotan dunia.
“Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan pada isu pertahanan ini,” tegasnya.
Berkaca dari hal ini, Meutya mengimbau agar masyarakat benar-benar bijak dalam menentukan pilihan calon presiden untuk lima tahun ke depan.
“Kondisi geopolitik dunia sangat rentan. Sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu, kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia,” pungkasnya.(03/JP)
