“Kami berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengajukan empat orang tokoh untuk memperkuat jajaran kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran. Keempat orang tokoh itu akan mereferensikan keterwakilan masyarakat Dayak pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keempat orang tokoh Dayak yang diusulkan MADN yakni Drs. Marthin Billa, MM (Presiden MADN), Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH., M.Si, (Wakil Presiden MADN Bidang Eksternal), DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH (Anggota Dewan Kehormatan MADN) dan Tamunan Kiting, SE., MM CPM., CTM (Anggota Dewan Pertimbangan dan Ketua DAD Daerah Khusus Jakarta).
Usulan empat tokoh tersebut disampaikan MADN bersama Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Mereka juga menyampaikan pernyataan sikap terkait ketidakhadiran putra-putri Dayak dalam daftar calon menteri Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
“Kami berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,” kata Mikael Pai, Bendahara Umum MADN, selaku ketua acara.
Menurutnya, pertemuan ini merupakan bentuk respon atas keresahan masyarakat Dayak yang merasa tidak mendapatkan representasi yang adil dalam pemerintahan.
“Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata,” demikian kalimat pembuka yang dibacakan oleh Tamunan Kiting, Ketua DAD DKI, dalam pernyataan sikap.
Tamunan Kiting menyatakan bahwa MADN menyoroti beberapa poin penting terkait ketidakpuasan mereka.
Berikut poin-poin pernyataan sikap MADN bersama DAD se-Indonesia dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan:
Pindah Ibu Kota Negara:
Pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan seharusnya menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Bangsa Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah Ibu Kota yang baru, masyarakat Dayak sangat berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kontribusi Pajak
Kalimantan adalah salah satu wilayah utama penghasil pendapatan terbesar Negara Nasional. Namun, kontribusi besar ini belum sejalan dengan keterwakilan dari putra-putri Dayak dalam posisi pemerintahan, terutama di tingkat Nasional.
Potensi SDM
Bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan Pusat.
Dukungan Kuat
Pada pemilu yang lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat dengan memberikan 60 persen lebih suara kepada pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan keterwakilan yang layak bagi putra-putri Dayak.
Keadilan
Sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada putra Dayak yang diangkat menjadi menteri. MADN menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki, mengingat banyaknya tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman.
Pernyataan sikap ini menjadi sorotan penting dalam konteks politik nasional dan menunjukkan tuntutan masyarakat Dayak untuk mendapatkan representasi yang lebih adil di pemerintahan.
Selain Mikael Pai, (Bendahara Umum MADN) dan Tamunan Kiting, (Ketua DAD DKI), hadir Albinus Milu (Wakil Bendahara Umum MADN), Lawadi Nusah (Humas & Media Center MADN dan Sekum DAD DK Jakarta), Jelani Christo (Ketua LBH MADN) Agus Wijaya (Wakil LBH MADN), Fetrus (Ketua FPKB), Gadson (Bakormad DK Jakarta), Fren Lahang (Forum Dayak Kalimantan Timur di Jakarta) dan Ongki (Forum Pemuda Kalimantan Jakarta) serta tokoh Dayak lainnya.(01)
