JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh mendapat perhatian publik. Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh pihak untuk mencari solusi pendanaan tanpa membebani keuangan negara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar kementerian terkait menyiapkan skema penyelesaian utang Whoosh secara mandiri.
“Presiden sudah meminta agar dicarikan skema penyelesaian beban keuangan proyek tersebut, supaya tidak memberatkan APBN,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam.
Prasetyo menambahkan, persoalan utang Whoosh sebenarnya tidak menjadi agenda utama dalam rapat tersebut. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” katanya.
Hingga kini, pemerintah masih menunggu hasil kajian terkait skema terbaik penyelesaian utang Whoosh agar tidak menambah beban fiskal negara.
Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya kembali menanggung beban keuangan proyek Whoosh karena struktur pengelolaan BUMN kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menurutnya, Danantara memiliki kemampuan finansial cukup besar melalui dividen BUMN yang mencapai rata-rata Rp80 triliun per tahun.
“KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) itu kan di bawah Danantara. Mereka punya manajemen sendiri dan sumber dividen besar. Jadi seharusnya bisa dikelola dari sana, bukan dari APBN lagi,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Ia menilai penggunaan APBN untuk menutup utang Whoosh tidak adil dan bertentangan dengan prinsip pemisahan antara entitas pemerintah dan korporasi.
“Kalau sudah dipisahkan antara swasta dan pemerintah, ya jangan kalau untung dikelola sendiri tapi kalau rugi minta ditanggung negara,” tegasnya.(01)
