Jakarta, SUDUTPANDANG.ID – Berikan perhatian khusus pada proses penyaluran PKH pada tahap II. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bertemu dengan perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah (pemda), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VIIl Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bukhori Yusuf hadir mendampingi. Risma juga langsung memberikan arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bertemu dengan perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah (pemda), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Pendopo Kabupaten Semarang, Sabtu (4/9/2021). Pada penyaluran bantuan ini, terdapat 2.200 KPM yang tidak melakukan transaksi. Sebanyak 1.825 di antara KPM tersebut berasal dari Kota Semarang.
Adapun pertemuan tersebut membahas penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VIIl Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bukhori Yusuf hadir mendampingi. Risma juga langsung memberikan arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos.
Dari hasil evaluasi, Risma mencatat kendala penyaluran bansos banyak berada pada bank, pemda, dan pendamping program PKH.
Beberapa kendala yang terjadi adalah keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, serta KPM meninggal atau pindah.
Risma menyatakan bahwa Undangan-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemda kewenangan dalam menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta pemda berperan aktif,” kata Risma.
Ia memberikan perhatian khusus pada proses penyaluran PKH pada tahap II. Pada penyaluran bantuan ini, terdapat 2.200 KPM yang tidak melakukan transaksi. Sebanyak 1.825 di antara KPM tersebut berasal dari Kota Semarang.
Mensos juga menyoroti data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kabupaten Semarang. Pasalnya, hingga September 2021, terdapat 4.250 KPM belum memperoleh bansos.
“Kenapa kecenderungan angka (KPM BPNT yang belum menerima bantuan) besar dalam beberapa bulan? Ini merupakan angka paling besar yang pernah saya tahu,” kata Mensos.(kom)
