JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengungkap fakta mengejutkan terkait distribusi bantuan sosial (bansos) dan subsidi pemerintah. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, ia menyebutkan bahwa sebagian besar bantuan masih belum tepat sasaran, termasuk program-program besar seperti PKH, Sembako, PIP, subsidi LPG 3 kg, BBM, dan listrik.
Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran total untuk bantuan sosial dan subsidi di tahun ini mencapai Rp 504,7 triliun. Namun, sebagian besar dana tersebut dinilai tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako: Rp 78 triliun, namun 45% salah sasaran.
- Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 13,4 triliun, dengan 43% tidak tepat sasaran.
- Subsidi LPG 3 Kg: Rp 87,6 triliun, tetapi 60,6% tidak sesuai target.
- Subsidi listrik: dari Rp 90,2 triliun, sebanyak 58,6% salah sasaran.
- Bantuan sosial dan subsidi lainnya: senilai Rp 207,8 triliun, dengan 40% tidak tepat sasaran.
“Anggaran bansos kita cukup besar, lebih dari Rp 500 triliun. Namun sayangnya, sebagian besar tidak tepat sasaran,” ungkap Mensos Gus Ipul di Senayan, Jakarta.
Menjawab masalah ini, Gus Ipul mendukung langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN). Inpres tersebut menjadi pondasi penting untuk memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan di Indonesia.
“DTSEN akan menjadi satu-satunya rujukan resmi dalam pelaksanaan program pembangunan di semua lini, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Melalui implementasi satu data terpadu, pemerintah berharap ke depan penyaluran bansos lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Data yang konsisten dan terintegrasi akan menghindari tumpang tindih dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.
Upaya pembenahan data ini menjadi kunci dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem, mendorong keadilan sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Ini merupakan tonggak baru dalam sejarah sistem pendataan nasional. Kita harus bergerak bersama agar setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh rakyat yang membutuhkan,” tegas Gus Ipul.(PR/04)
