JAMBI, SUDUTPANDANG.ID – Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-1 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jambi dengan tema “Merajut Kebersamaan Menuju Media Siber yang Sehat” resmi dibuka (Selasa, 6/09/2022) oleh pengurus pusat yang berlangsung di Golden Harves, Kawasan simpangrimbo, kota Jambi.
Ketua SMSI Pusat Firdaus yang diwakili Hery FR selaku pengurus pusat Departemen Organisasi, Pendataan dan verifikasi SMSI Pusat mengajak anggota dan Kepengurusan Provinsi dan Kabupaten berkomitmen untuk memperkuat Pancasila dan UU 45 NKRI.
“Sehingga kita berusaha untuk memilih pemimpin SMSI Provinsi secara demokrasi, namun selain itu Musyawarah kita ini berisi evaluasi program 1 tahun kepemimpinan kedepan dan rencana 5 tahun kedepan,” terang Firdaus.
Firdaus juga mengutarakan SMSI pusat telah mengamanatkan skala prioritas dengan melakukan pendataan anggota, Membentuk SMSI Kota dan hasil Kabupaten Rakernas, Membangun kekuatan jaringan pemberitaan (newsroom).
“Kita bersatu, sama-sama mempertahankan bisnis. Kita bukan bagian dari kapitalisme tapi kita bagian UMKM, bersatu untuk bersaing merekayasa bisnis masa depan,” tambahnya.
Selain itu, 6 September 2022 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kini merupakan organisasi pers terbesar dengan jumlah anggota pengusaha mencapai 2000 orang.
Para pengusaha yang tergabung dalam SMSI yang kebanyakan berlatarbelakang sebagai wartawan tidak diragukan lagi sikapnya dalam menjaga kebebasan pers di media yang mereka bangun.
Selain menyemai dan menjaga pertumbuhan bisnis pers , SMSI akan tetap konsisten menjaga kemerdekaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, SMSI terus mengajak para anggota menjaga kualitas produk yang menjadi pengetahuan harian bagi masyarakat luas. Semua pihak menyadari bahwa pers adalah infrastruktur komunikasi publik yang mengantarkan komunikasi pembangunan pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat, komunikasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan pusat. Arus informasi yang deras dari berbagai arah melintasi jembatan atau infrastruktur yang dibangun oleh pengusaha pers.
Maka dari itu jangan biarkan perusahaan pers berjalan tertatih – tatih membangun infrastruktur komunikasi untuk semua, untuk negeri. Infrastruktur untuk pembangunan demokrasi dan segala bidang semestinya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat, termasuk swasta dan semua pihak. []