JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) akan digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk capres-cawapres 2024, beradu gagasan.
“Kita sudah mendapatkan semacam restu lah dari penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyelenggarakan kegiatan itu karena ketiga pasangan ini, memang ada domain kekuasaan KPU. Kalau KPU bilang tidak boleh, ya tidak boleh, kita tidak bisa jalani,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1), dikutip detik.com.
Nawawi mengatakan format PAKU Integritas formatnya tidak dalam bentuk debat dan adu program. Lewat PAKU Integritas, nantinya KPK akan menyampaikan persoalan dan hambatan dalam penanganan kasus korupsi.
“Formatnya tidak dalam bentuk debat tadi, soal sebutan yang teman sebutkan tadi bahwa saya pernah berujar debat kusir itu cuma kelepasan saja,” ujar Nawawi.
“Jadi tidak ada, format seperti debat itu, kami pastikan itu tidak ada. Kemudian, bukan juga adu program, nggak, forum itu kita maksud kan lembaga ingin menyampaikan kepada calon, problem apa saja, hambatan apa saja yang kita temukan dalam upaya pemberantasan korupsi,” imbuhnya.
Nawawi menyebutkan nantinya KPK akan bertanya komitmen capres untuk menyelesaikan persoalan yang dipaparkan oleh para pimpinan KPK.
Nawawi menyebutkan nantinya KPK akan bertanya komitmen capres untuk menyelesaikan persoalan yang dipaparkan oleh para pimpinan KPK.
Dia mengungkap ada 6 sampai 10 permasalahan yang akan dipaparkan KPK di hadapan para capres dan cawapres.
“Apakah kelak kemudian kalau satu di antara mereka terpilih, komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang kami sebutkan tadi. Mungkin ada 6 sampai 10 persoalan yang akan diangkat, tetapi barangkali forum ini saya nyebut satu aja gitu barangkali,” ujarnya.
Paku Integritas diharapkan dapat menjadi sebuah forum edukasi, komunikasi, diskusi serta konsultasi untuk berbagi informasi serta pengetahuan terkini dalam rangka meningkatkan serta menguatkan komitmen antikorupsi serta integritas bagi penyelenggara negara dalam konteks pendidikan dan pencegahan korupsi.(06)
