JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Isu pekerja migran Indonesia (PMI), salah satunya terkait dengan pembiayaan diharapkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ke depannya lebih diperhatikan oleh pemerintah.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengharapkan pemerintahan ke depan lebih memerhatikan isu pekerja migran Indonesia (PMI), salah satunya terkait dengan pembiayaan.
“Harapannya adalah pembebasan biaya PMI yang berangkat secara resmi benar-benar menjadi komitmen pemerintah, siapapun presidennya,” kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Senin (22/1/2024).
Di sela pelepasan PMI ke Korea Selatan dan pembekalan calon PMI ke Jerman dengan skema penempatan pemerintah, ia mengatakan pekerja migran Indonesia merupakan orang-orang kompeten yang menangkap peluang kerja di luar negeri, yang berkontribusi pada berkurangnya angka pengangguran di Tanah Air.
“Itu menguntungkan pemerintah. Angka pengangguran jelas berkurang. Artinya negara harus bersyukur ada anak-anak bangsa yang berpikir bukan cuma kerja di Indonesia, tapi juga di luar negeri,” katanya.
Ia menambahkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“PMI menangkap peluang kerja di luar negeri. Ya, negara harus menyiapkan fasilitasnya. Caranya membebaskan biaya penempatan, biaya asuransi BPJS, transportasi, visa, medical check up, dan tiket terbang untuk mereka jalan ke negara penempatan,” katanya.
Menurut dia negara harus dapat melakukan itu karena pekerja migran Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.
“Kalau PMI berangkat sebanyak 270.000 per tahun negara hanya mengeluarkan Rp8,2 triliun. Sementara itu PMI menyumbang devisa ke negara sebesar Rp159,6 triliun,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa BP2MI pada Senin (22/1) melepas sebanyak 266 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dengan skema Government to Government.
“Sebanyak 114 PMI bekerja di sektor manufaktur dan 152 PMI di sektor perikanan, terdiri atas 262 laki-laki dan empat perempuan,” katanya.
Dirinya berpesan kepada seluruh pekerja migran Indonesia yang akan berangkat itu untuk menjaga nama baik Indonesia.
“Tren penempatan PMI mengalami kenaikan, ini harus kita jaga,” katanya. (02/Ant)
