Pemkab Kaur Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah

Pemkab Kaur Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah
Pemkab Kaur mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah secara daring di Aula Lantai II Setda Kaur, Selasa (3/3/2026).(Foto: Dok. Media Center Kaur)

KAUR-BENGKULU|SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur mengikuti rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah secara daring Selasa (3/3/2026) pukul 08.00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai II Setda Kaur.

Rakor diikuti Asisten II Setda Kaur bersama perwakilan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), serta Kepala Bagian Ekonomi.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori, menyoroti perkembangan harga sejumlah komoditas bahan pokok, khususnya cabai rawit, beras, dan ayam ras, yang mengalami kenaikan di beberapa daerah.

BACA JUGA  Jadi Irup HAB ke-77 Kemenag, Ini Harapan Bupati Rejang Lebong 

Ia menjelaskan, data harga dapat dipantau mulai dari tingkat produsen, pedagang grosir, hingga pedagang pasar. Melalui pemantauan tersebut, pemerintah daerah diminta aktif menelusuri titik kenaikan harga guna memastikan tidak terjadi spekulasi maupun permainan harga di lapangan.

Hudori menegaskan, momentum menjelang Hari Raya Idulfitri seharusnya tidak menjadi alasan kenaikan harga apabila stok komoditas dalam kondisi cukup.

Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pengawasan dan koordinasi secara intensif untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain pengendalian inflasi, rapat juga membahas percepatan Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Pemkab Kaur menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok, menjaga ketersediaan stok, serta bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.(LS/01)

Penulis: Lenin SudiarEditor: Rukmana