“Demokrasi akan tetap bertahan jika tokoh-tokoh politik dan petinggi partai berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia, dan tidak ada selintas pemikiran pun untuk kembali ke otoritarianisme seperti di masa silam.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk menjadi oposisi dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pandangan tersebut disampaikan Pengamat dan Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli, dalam kegiatan webinar bertajuk ‘Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’ di Jakarta, Senin (29/4/2024).
“Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran,” kata Lili.
Menurutnya, kekuatan oposisi di parlemen masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah.
“Jika tidak ada oposisi, kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru,” katanya.
Ia menyebut Prabowo Subianto selaku presiden terpilih ingin merangkul semua partai yang ada di luar koalisi pendukungnya, yakni Partai NasDem, PKB, PPP hingga PKS.
“Yang tersisa adalah PDIP, nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung,” sebutnya.
Terkait pandangan bahwa para legislator akan tetap memainkan fungsi pengawasan meski partai-nya berkoalisi dengan pemerintahan, ia menilai pengawasan itu tidak akan setajam bila partai dari anggota DPR tersebut menjadi oposisi.
Dia berharap ada komitmen partai-partai dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia.
“Demokrasi akan tetap bertahan jika tokoh-tokoh politik dan petinggi partai berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia, dan tidak ada selintas pemikiran pun untuk kembali ke otoritarianisme seperti di masa silam,” ujar Lili.(01)
