Berita  

Rapat Anev Triwulan III: Kemenkum Bali Laporkan Capaian dan Inovasi Layanan

Kanwil Kemenkum Bali Paparkan Capaian Triwulan III dalam Rapat Evaluasi Nasional
Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, secara daring, Kamis (11/9).(Foto: Kemenkum Bali)

DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, secara daring, Kamis (11/9).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Arjuna dan dihadiri langsung oleh akanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah.

Hadir juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Mustiqo Vitra, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana dan serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Isya Nalapraja.

Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menekankan capaian penting yang diraih sepanjang tahun 2025, mulai dari implementasi reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), hingga optimalisasi pelaporan melalui berbagai sistem digital seperti E-Monev Bappenas, aplikasi Srikandi, dan E-Arsip.

Sejumlah indikator utama menunjukkan hasil positif, antara lain pencapaian nilai reformasi birokrasi, kepatuhan pelaporan sebesar 100% di seluruh unit kerja, serta realisasi target digitalisasi dokumen yang melebihi ekspektasi.

Selain itu, pengelolaan tata kelola pengadaan, media sosial, hingga keamanan teknologi informasi turut menjadi perhatian penting dalam rangka mendukung transformasi layanan publik yang lebih modern dan responsif.

BACA JUGA  Wapres: Untuk Masa Depan Santri, Al Zaytun Tak Dibubarkan Tapi Dibina

Fokus pelaksanaan tugas yang disampaikan meliputi evaluasi berkelanjutan, penguatan sinergi internal dan eksternal, kedisiplinan, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Seluruh capaian ini ditegaskan bukan semata-mata untuk memenuhi target, melainkan sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pelayanan hukum yang lebih dekat, berdampak, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali juga melaporkan berbagai capaian kinerja, mulai dari tindak lanjut temuan BPK atas pekerjaan konstruksi, pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dengan pengembangan layanan inovatif, hingga persiapan pengadaan mobil operasional berbasis listrik sebagai proyek percontohan dalam mendukung program Bali Energi Bersih.

Capaian ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bali untuk terus bertransformasi dan memberikan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Eem Nurmanah juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) pada 19 September 2025 mendatang. Kegiatan yang difokuskan pada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, ini akan menghadirkan layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual secara gratis, serta didukung penuh oleh pemerintah daerah dan Gubernur Bali.

BACA JUGA  Diringkus Polisi "Letnan Jenderal NATO" Sunda Empire Masih Pede

Tidak hanya itu, acara akan dibuka dengan pentas seni dari komunitas disabilitas, yang menegaskan bahwa karya dan kreativitas mereka memiliki hak yang sama untuk dilindungi negara.

Menurut Eem, seluruh capaian dan langkah inovatif yang dijalankan Kanwil Kemenkumham Bali merupakan pijakan untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkelanjutan.

“Semua ini bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan layanan hukum yang inklusif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Semoga Bali Becik dan berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.

Nico Afinta menyambut baik capaian dan inisiatif yang telah dijalankan oleh Kanwil Kemenkum Bali. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat pelayanan publik yang berintegritas dan inklusif.

“Untuk program disabilitas, saya kira ini menjadi bagian penting dan merupakan program nasional yang mendapat atensi Kementerian Hukum,” tegasnya.

BACA JUGA  Plt Bupati Subandi Berharap Banyak Bibit Atlet Voli Berprestasi di Sidoarjo

Dukungan tersebut semakin meneguhkan komitmen Kemenkum bahwa kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, memiliki posisi yang sama penting dalam memperoleh perlindungan hukum serta akses terhadap kekayaan intelektual.

Sebagai penutup, Sekretaris Jenderal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran unit kerja atas dedikasi dan kinerja yang telah dicapai. Ia menegaskan bahwa capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Ia mengajak seluruh jajaran Kemenkum agar bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat Anev ini guna memperkuat transformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.(One/01)