“Digitalisasi birokrasi yang kehilangan fondasi tata kelola hanya melahirkan modernisasi semu, bukan efisiensi layanan publik.”
Oleh: Mohammad Nasir|Wartawan Harian Kompas (1989-2018)
Forum Senja bekerja sama dengan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat menggelar diskusi refleksi akhir tahun 2025. Pemikiran dan gagasan para narasumber diterbitkan di media anggota AMKI dan Catatan Forum Senja pada 27-31 Desember 2025.
Para narasumber antara lain Dr. M. Harry Mulya Zein (pakar ilmu pemerintahan, pengajar Ilmu Pemerintahan IPDN dan Universitas Indonesia, Dewan Pakar AMKI Pusat), Muhammad Sarwani (wartawan senior dan mantan Redaktur Ekonomi Makro Harian Bisnis Indonesia), Yanto Soegiarto (mantan Pemimpin Redaksi RCTI, Managing Editor Globe Asia, dan kolumnis Jakarta Globe), Tundra Meliala (Ketua Umum AMKI Pusat)
Kemudian, Sudarno Wiwoho (pemerhati pendidikan dan kebudayaan), Dr. Zarman Syah (Wakil Ketua Umum Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial/DNKS), Dr. Suprapto Sastro Atmojo (Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas), serta Mohammad Nasir (wartawan senior Harian Kompas 1989-2018).
Gonjang-ganjing ekonomi, dinamika politik global, nasional, dan lokal berjalan seiring dan saling memengaruhi maju-mundurnya ekonomi serta tingkat kesejahteraan rakyat.
Ketika politik semakin kisruh, pertumbuhan ekonomi cenderung tertekan. Kondisi ini kerap diperparah oleh layanan birokrasi di daerah, terutama dalam perizinan investasi dan berbagai urusan penunjang kegiatan ekonomi.
Pelayanan melalui digitalisasi yang diklaim untuk mempermudah layanan publik di lingkungan pemerintah daerah justru sering kali menjadi hambatan karena tidak diterapkan secara menyeluruh. Jaringan “laba-laba digital” kerap terputus, sehingga digitalisasi hanya berhenti sebagai simbol modernitas.
Paradoks Digitalisasi Birokrasi
Dr. M. Harry Mulya Zein, pakar ilmu pemerintahan dan pengajar di Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa digitalisasi selama ini sering dipromosikan sebagai bagian dari modernisasi birokrasi. Janjinya menggiurkan, layanan lebih cepat, transparan, ringkas, dan mudah dijangkau warga. Namun, dalam praktiknya, digitalisasi justru menghadirkan paradoks.
“Di banyak daerah, teknologi yang diperkenalkan tidak sepenuhnya menjawab persoalan mendasar. Alih-alih memudahkan, sebagian layanan justru memperlihatkan jarak antara visi reformasi birokrasi dan realitas pelaksanaan di lapangan,” tutur Harry.
Menurut Harry, terdapat sejumlah penyebab utama. Pertama, infrastruktur digital yang belum merata menjadi hambatan paling nyata. Pemerintah daerah meluncurkan berbagai aplikasi layanan, tetapi di banyak wilayah jaringan internet masih lemah, perangkat tidak memadai, dan infrastruktur server kerap tidak siap. Akibatnya, inovasi hanya menjadi etalase modernisasi tanpa kekuatan operasional.
Kedua, layanan digital berjalan secara terfragmentasi. Banyak pemerintah daerah mengembangkan puluhan aplikasi tanpa integrasi data.
“Warga harus berkali-kali membuat akun, mengunggah dokumen serupa, dan berpindah aplikasi hanya untuk satu urusan dasar pemerintahan. Digitalisasi berubah menjadi birokrasi baru yang melelahkan,” kata Harry.
Pelambatan layanan birokrasi ini pada akhirnya melemahkan usaha masyarakat di berbagai bidang, termasuk sektor ekonomi.
Benang merah itulah yang mengemuka dalam diskusi Forum Senja yang digelar secara daring pada pertengahan Desember 2025, bekerja sama dengan AMKI Pusat.
Pertumbuhan Ekonomi
Muhammad Sarwani, wartawan senior dan mantan Redaktur Ekonomi Makro Harian Bisnis Indonesia, menilai angka pertumbuhan ekonomi tahun depan masih menjadi ajang tarik-menarik antara para ekonom dan sejumlah lembaga kajian dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6 persen, jauh di atas konsensus para ekonom yang memperkirakan maksimal 5,4 persen. Bahkan, sebagian analis memprediksi pertumbuhan hanya berada di kisaran 5,2 persen.
Optimisme pemerintah tersebut, menurut Sarwani, tetap harus berpijak pada realitas di lapangan yang masih labil, baik di dalam negeri maupun global. Sejumlah variabel, seperti stabilitas politik, reformasi struktural, serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, akan turut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan belum sepenuhnya memasukkan dampak bencana alam yang dialami Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp68 triliun, belum termasuk dampak terhentinya aktivitas ekonomi akibat putusnya jembatan dan jalan, serta rusaknya fasilitas umum, pabrik, dan infrastruktur lainnya.
Sarwani juga menilai Indonesia akan terdampak perlambatan ekonomi global, terutama dari Amerika Serikat dan China sebagai dua penggerak utama ekonomi dunia.
Di sisi lain, inflasi diprediksi meningkat sebagai respons terhadap kebijakan propertumbuhan, berada di kisaran 2-2,5 persen, relatif sama dengan tahun ini. Tingkat inflasi tersebut masih memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk bersikap akomodatif.
Iklim positif justru diperkirakan menaungi pasar keuangan Indonesia pada tahun depan seiring potensi pelemahan bertahap dolar AS dan menurunnya imbal hasil US Treasury, yang dapat menarik kembali modal global ke Indonesia dan negara berkembang lainnya.
Namun, sekalipun prospek pasar keuangan membaik, apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa tahun depan akan tetap menjadi periode penuh tantangan.
Realitas
Realitas saling pengaruh antara politik global, nasional, dan lokal, serta layanan birokrasi juga dikemukakan Profesor Shalendra D. Sharma dari Departemen Politik University of San Francisco dalam bukunya “A Political Economy of the United States, China, and India: Prosperity with Inequality (2018).
Dalam buku tersebut, Sharma membandingkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di tiga negara berpenduduk terbesar di dunia China, India, dan Amerika Serikat serta mengaitkannya dengan globalisasi dan politik domestik.
Ia merangkum berbagai penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa politik lokal turut membentuk ketimpangan. Di Amerika Serikat, misalnya, sumbangan kampanye berpengaruh besar dalam menentukan siapa yang terpilih dan kebijakan apa yang dijalankan. Politik lokal juga memainkan peran signifikan di China yang otoriter dan India yang demokratis, di mana koneksi politik dan praktik suap turut memengaruhi arah kebijakan.
*Penulis adalah Wartawan Senior Harian Kompas 1989-2018
