Renovasi Gedung SR Eks Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan Tinggal 50 persen Lagi

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Pantja Wisnoe Ismojo di sela-sela meninjau SR, Jumat (20/6/2025)
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Pantja Wisnoe Ismojo di saat Meninjau Gedung SR (Foto Istimewa)

PASURUAN – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Gedung eks Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan yang di renovasi menjadi bakal Sekolah Rakyat (SR), sudah mencapai 50 persen.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Pantja Wisnoe Ismojo di sela-sela meninjau SR, Jumat (20/6/2025) pagi.

Pantja mengatakan, seluruh ruangan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) alias kelas siswa maupun ruang asrama sudah selesai direnovasi. Termasuk di dalamnya ruangan para pengasuh, tempat cuci pakaian di lantai dua, toilet dan tempat makan siswa, juga sudah selesai.

“Alhamdulillah kalau di persentase ya 50 persen. Ruang kelas sudah selesai di renov. Ruang pengasuh, toilet, tempat cuci pakaian sampai kantin siswa juga sudah selesai,” Pungkas Pantja.

BACA JUGA  Imigrasi Tanjung Pinang Deportasi Dua Warga Negara Asing

Ia menjelaskan, renovasi SR juga dipantau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang datang ke Pasuruan selama beberapa hari lalu. tentunya untuk memastikan kesiapan dan sampai sejauh mana program renovasi yang dilakukan.

“Kunjungan BPK ini tidak lain untuk melihat langsung kesiapan sampai dimana renovasi di sekolah rakyat ini. Dan kami bersyukur karena sebentar lagi sudah selesai,” katanya.

Meski demikian untuk pengadaan mebeleur masih belum dilakukan. sebab menurutnya, pengadaan mebeleur bukan ranah Pemerintah Daerah, sebab sudah langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

“Semua anggaran perbaikan dari Pemerintah Pusat. Kami hanya menyediakan lahan dan bangunannya saja,” jelas Pantja.

Diketahui, SR di Kabupaten Pasuruan akan membuka tiga kelas dengan masing-masing rombongan belajar berisi 25 siswa. dan total kapasitas awal yang disiapkan mencapai 75 siswa untuk tahap pertama.

BACA JUGA  Risma Tegur Irjen Kemensos Saat Jelaskan Pengawasan Bansos Presiden Dikubur di Depok

Verifikasi terhadap calon peserta didik juga selesai dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Proses ini melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan.

Data yang digunakan merujuk pada desil 1 dan 2 dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Total ada 150 calon siswa yang diverifikasi dari dua jenjang pendidikan.

“Dalam pendataan, Dinsos juga menyiapkan kuota cadangan. Ini dilakukan untuk antisipasi apabila ada siswa yang mengundurkan diri,” tutup Pantja. (ACZ)