“Jika dalang teror tidak diungkap, negara sedang mengirim pesan bahwa kekerasan terhadap suara kritis dapat dibiarkan dan itu merusak wibawa hukum serta kehormatan Indonesia di mata internasional.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Rohaniwan sekaligus filsuf, Franz Magnis-Suseno, menilai teror air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan martabat kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan dalam podcast yang digelar Institut Marhaenisme27 bertajuk “Siraman Air Keras: Cara Otoritarianisme Melumat Wajah Keadilan” di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Dalam keterangannya, Romo Magnis menyebut teror air keras tersebut mencerminkan luka mendalam dalam etika bernegara. Meski mengapresiasi respons cepat aparat penegak hukum, ia menegaskan bahwa penegakan hukum belum dapat dikatakan tuntas selama aktor intelektual di balik serangan itu belum terungkap.
Menurut Romo Magnis, kegagalan mengungkap dalang teror air keras tersebut akan memperkuat pola kekerasan sebagai alat pembungkaman, sekaligus merusak integritas hukum dan posisi Indonesia di mata internasional.
Selain isu domestik, Romo Magnis juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP) yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait konflik Gaza. Ia mengingatkan agar Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yakni tidak terikat pada kepentingan negara tertentu, namun tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia secara mandiri.
Ia menjelaskan, konflik Palestina kini berada dalam pusaran kepentingan global. Menurutnya, isu Palestina tidak lagi semata persoalan kemanusiaan, tetapi telah menjadi bagian dari kalkulasi politik dan ekonomi internasional sejak Perang Enam Hari.
Romo Magnis juga menyinggung adanya kecenderungan koalisi tidak resmi antara Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi yang lebih memprioritaskan pembendungan pengaruh Iran. Akibatnya, isu kemerdekaan Palestina kerap terpinggirkan.
Dalam konteks tersebut, ia menilai masyarakat sipil memiliki peran krusial sebagai penjaga moral kekuasaan. Kekuatan moral Indonesia di tingkat global, kata dia, sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam menegakkan keadilan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin keamanan bagi suara kritis di dalam negeri.
Di sisi lain, Romo Magnis juga memberikan catatan terhadap kebijakan sosial pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan agar program tersebut tidak dipolitisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan dikelola secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia turut menyoroti keterlibatan TNI dalam program tersebut sebagai potensi penyimpangan dari profesionalisme militer, yang seharusnya tetap berfokus pada fungsi pertahanan negara.
Secara keseluruhan, Romo Magnis menekankan bahwa kekuatan moral sebuah bangsa di kancah internasional hanya dapat terwujud apabila pemerintah memiliki keberanian etis untuk menegakkan keadilan, menjaga kemandirian politik, serta memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai prinsip demokrasi.(red)
