Pontianak, SudutPandang.id – Permasalahan pangan dan gizi di Kalbar tidak terlepas dari isu strategis daerah yaitu, ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, surplus pangan pokok beras, tetapi tidak terdistribusi merata. Beberapa bahan pangan memicu inflasi karena kurangnya pasokan dan ketergantungan dari luar daerah, seperti bawang dan cabai.
Demikian disampaikan Sekretaris Derah (Sekda) Provinsi Kalbar, A.L Leysandri, saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar Tahun 2021 di Audiovisual Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (9/3).
Menurut Leysandri, pandemi Covid-19 meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan mempengaruhi akses kecukupan pangan yang berkualitas.
“Daerah terbelakang dan terisolir menurunkan keterjangkauan pangan rumah tangga dan tingkat pendidikan wanita/ibu rumah tangga (RT) yang rendah mempengaruhi pola konsumsi keluarga untuk pemenuhan gizi beragam dan seimbang,” katanya.
Leysandri menyebut dengan melakukan identifikasi atas tantangan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah, yang diperberat dengan belum pulihnya Indonesia dari pandemi Covid-19.
“Saya menekankan kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggara ketahanan pangan, peternakan, dan kesehatan hewan untuk mendorong langkah-langkah strategi yang relevan di masa pandemi Covid-19 untuk menumbuhkembangkan UMKM, dan pelaku usaha, peternak muda,” jelasnya.
Kemudian, lanjutnya, untuk mendorong meningkatnya skala usaha peternak dan tumbuhnya koorporasi peternakan berbasis kawasan.
“Mendorong partisipasi masyarakat sebagai agen penggerak percepatan penganekaragaman pangan pokok dan meningkatkan pelayanan dan pendataan berbasis sistem informasi,” terang Leysandri.
Disamping itu, sambungnya, memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tidak atau kurang produktif seperti lahan-lahan marjinal, lahan penggunaan lain, lahan perkarangan rumah, kantor dan lahan lainnya menjadi lahan pekarangan pangan kampung atau desa dan keluarga.
“Semoga menjadi perhatian bagi peserta yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja penyelenggaraan pangan, peternakan dan kesehatan hewan tahun 2022 di Kalimantan Barat,” harap Leysandri.
Dirinya juga berharap dengan keterbatasan sumber pembiayaan pemerintah, dinas provinsi dan kabupaten/kota mampu merumuskan inovasi kegiatan yang memantik sumber-sumber pembiayaan mandiri masyarakat atau swasta.
“Untuk berinvestasi dan berperan serta mendorong pembangunan pangan, peternakan, dan kesehatan hewan di Kalbar. Tetap semangat, semoga pandemi Covid-19 segera berlalu, dan ekonomi kembali bangkit,” pungkasnya.(L4Y)
